tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, hingga kurikulum untuk program sekolah rakyat. Hal ini tidak lepas sikap pemerintah akan segera merealisasikan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat adalah individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Selain itu, sistem yang digunakan dalam penerimaan pun tidak mengikuti tahun ajaran baru seperti sekolah pada umumnya.
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit," kata dia dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/4/2025).
Mu’ti menyebut, dengan sistem ini, nantinya siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing dan tak dapat disamakan. Hal ini dilakukan karena yang terpenting adalah hak belajar dan karakternya dapat terbentuk.
"Multi entry, multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun, bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.
Sementara itu, Mu'ti mengatakan, proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik yang diintegrasikan dengan DTSEN. Peserta didik yang termasuk pada desil 1 dan desil 2 dan tak terdata di dapodik merupakan anak yang akan dipeioritaskan.
"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," jelas Mu’ti.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat (SR) merupakan program pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk para siswa yang berada di golongan miskin bahkan miskin ekstrem. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh mengatakan bahwa sekolah rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi untuk melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Prof. M. Nuh selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan. Hal ini karena pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
