TKN Minta Prabowo Tunjukan Data Soal APBN Bocor Rp 500 Triliun

tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arsul Sani meminta Prabowo Subianto menunjukan data dan fakta terkait pernyataannya yang mengatakan terjadi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 triliun.

"Tunjukan datanya di mana, di sektor apa terjadinya kebocoran sekian persen, di sektor ini sekian persen," ujarnya saat di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku telah menulisnya di dalam buku berjudul “Indonesia Paradoks”. Menanggapi hal tersebut, Arsul mengaku belum membacanya. Namun, ia menuturkan buku tersebut akan dibaca dan dipelajari oleh TKN.

"Ya itu [Indonesia Paradoks] saya belum baca nanti kita baca aja Indonesia Paradoks-nya isinya kayak apa. Apa yang paradoks itu Indonesia-nya, atau paradoks capresnya. Nanti kita lihat gitu," terangnya.

Jika memang calon presiden (capres) nomor urut 02 itu ingin mengungkap fakta terjadinya kebocoran, maka Arsul meminta untuk membuktikannya dalam debat capres nanti.

"Ya nanti kita akan lihat di debat capres yang akan datang, itu baru kan akan ketahuan ya dan saya yakin nanti pasti akan disinggung. Artinya akan disinggung, akan dibahas juga hal-hal yang selama ini dijargonkan oleh Pak Prabowo," kata Arsul.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III itu tak ingin menilai pernyataan Prabowo sebagai hoaks. Namun, ia menyarankan, jika memang terdapat kebocoran, maka jangan hanya menggunakan jargon saja, tetapi dibuktikan agar dapat mengedukasi masyarakat.

"Saya tidak ingin mengatakan hoaks atau itu ujaran kebencian. kalau ada kebocoran itu masyarakat itu butuh edukasi politik yang sehat. jadi jangan pakai jargon. kalau pakai jargon itu maka tidak teredukasi dengan baik gitu," ucap Arsul.

Selain itu, kader Partai Persatuan Perjuangan (PPP) juga menilai pernyataan Ketua Umum Gerindra itu bersifat politis. Lantaran saat ini tengah momentum pilpres 2019.

"Ya ada unsur politisnya, wong ini kontestasi politis kok," pungkasnya.