tirto.id - JAKARTA – Uji kelayakan dan kepatutan Komjen Pol. Tito Karnavian di Komisi III DPR RI berjalan lancar. Tito yang hadir ditemani beberapa petinggi Polri itu mampu menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para anggota Komisi III.
Sebelum rapat, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo memulainya dengan kritik dan harapan. Ia menyatakan nantinya Kapolri terpilih harus dapat memperbaiki citra Polri yang masih buruk di mata masyarakat.
"Utamanya dalam hal tata kelola, integritas, dan kapabilitas lembaga," kata Bambang Soesatyo di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Kamis (23/6/2016).
Menanggapi kritik Bambang Soesatyo, Tito menyatakan internal Polri memang perlu pembenahan, utamanya dalam soliditas internal. Untuk isu pemberantasan korupsi, ia menekankan pada reformasi di tubuh Polri dengan membudayakan perilaku antikorupsi melalui revolusi mental.
"Reformasi Polri meliputi konsistensi pembinaan karier berdasarkan rekam jejak, rekrutmen dengan prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis, sistem seleksi yang lebih efisien," ujarnya menjabarkan.
Ia juga berjanji membentuk tim internal antikorupsi dengan mengoptimalkan pembentukan zona integritas, sistem pelaporan harta kekayaan anggota Polri ke pengawas internal Polri. Juga akan disusun peraturan Kapolri menyoal pembelian barang mewah, serta mengoptimalkan whistle blower sistem online, dan peraturan mengenai bisnis anggota Polri.
Pantauan tirto.id, dari pertanyaan yang diajukan beberapa fraksi memang memberikan pertanyaan berbobot seperti aliran dana Labora Sitorus, atau kriminalisasi buruh dan anggota LBH. Namun, ada pula yang bertanya normatif seperti hanya berkisar pembenahan di tubuh Polri atau memberi pertanyaan jebakan tentang loyalitas kepada presiden seperti yang diajukan Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman. Melalui pertanyaan itu, ia ingin memastikan penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di atas loyalitas terhadap Presiden.
Pertanyaan tersebut juga ditanggapi diplomatis oleh Tito, ia menjawab, Polri berada pada dua komponen, pertama dalam komponen eksekutif, penyelenggara negara, Polri harus loyal penuh kepada Presiden. Namun pada komponen kedua di konteks yudikatif, Polri harus tunduk kepada hukum.
Sementara untuk aliran dana Labora Sitoris, Tito menyangkalnya. Ia bahkan menyatakan telah mencopot Kapolres Raja Ampat yang mencoba menyuapnya agar dimutasi menjadi Kapolres Sorong. Namun, Tito mengiyakan uang dari mantan Kapolres itu memang berasal dari Labora.
"Labora memberi pinjaman uang untuk urus jadi Kapolres Sorong. Tapi tidak pernah diberikan ke saya," ujar Tito.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
