Tim Jokowi-Ma'ruf: #2019GantiPresiden Tak Buat Kenyang Rakyat

Oleh: Lalu Rahadian - 28 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Karding menyampaikan, tagar #2019GantiPresiden tersebut hanya digunakan untuk mainan politik.
tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut tanda pagar #2019GantiPresiden tidak membuat masyarakat kenyang.

Menurut Karding, tagar tersebut hanya digunakan untuk mainan politik. Ia menyebut tim kampanye Jokowi-Ma'ruf tidak khawatir dengan penggunaan tagar #2019GantiPresiden oleh lawan politik jagoannya.

"Khawatir kami lebih kepada jangan sampai rakyat bentrok. Kalau hashtag itu tidak memberi kenyang. Hashtag itu tidak memberikan rakyat Indonesia jauh lebih baik ke depan, memberi rakyat makan. Itu hanya mainan politik," kata Karding di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Karding, tagar tersebut memiliki unsur ujaran kebencian. Alasannya, tagar yang dipopulerkan politikus PKS Mardani Ali Sera itu meminta adanya pergantian presiden sebelum pemilu.

Karding berkata, berdasarkan UUD 1945 pemilihan presiden hanya bisa dilakukan melalui jalur pemilu. Presiden dapat diganti sebelum masa jabatannya habis jika memenuhi sejumlah syarat seperti diatur pada UUD.

"Jadi tidak gampang [mengganti presiden]. Di luar jalur itu, tidak ada yang boleh melakukan gerakan pergantian presiden," ujarnya.


Sekretaris Jenderal PKB itu juga angkat bicara ihwal dugaan adanya eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menggerakkan #2019GantiPresiden. Menurut Karding, informasi tersebut harus ditelusuri aparat penegak hukum.

"Ya kan informasinya memang ada beberapa [eks HTI] di dalamnya. Tapi saya tentu tidak ingin menuduh, ya silahkan dicek tetapi kan kalau di medsos beredar isu itu kan. Tapi saya kira itu biar urusan polisi," ujar Karding.

Sebelumnya, bakal Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan ekspresi yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu lah, menurutnya, aparat harus bersikap objektif dan netral dalam mengawal setiap kegiatan tersebut.

"Jadi kami ingin semuanya sejuk, dan kami ingin memberikan ruang, kalau memang enggak boleh, ya, ngapain berdemokrasi, terusin aja prosesnya," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Kendati demikian, Sandiaga menampik jika gerakan tersebut merupakan kampanye dari koalisi yang mendukung dirinya dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sandi menyampaikan, gerakan tersebut telah eksis bahkan jauh sebelum kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 digelar oleh KPU.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Politik)

Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto
DarkLight