Tidak Benar Prabowo Teken SK Pemecatan 55 Pejabat Kepala Daerah

tirto.id - Usai Presiden Prabowo Subianto menggelar retret bagi kepala daerah selama 21 – 28 Februari 2025 lalu, beredar narasi bahwa Prabowo meneken Surat Keputusan (SK) pemecatan 55 pemimpin daerah. Klaim ini salah satunya diunggah oleh akun TikTok bernama “Sriyadicahklaten” (arsip).

Dalam bentuk gambar, akun pengunggah menampilkan foto Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Selain itu juga tampak sosok Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang tengah mengusap air mata.

“PRABOWO TEKEN SK PEMECATAN 55 PEJABAT. PULUHAN KEPALA DAERAH MENANGIS HISTERIS. MEGAWATI MENDADAK JATUH SAKIT SAMPAI MASUK RUMAH SAKIT. KARMA PARA PEMBANGKANG DIBAYAR KONTAN MALAM INI,” begitu bunyi teks yang menyertai foto tersebut.

Akun “Sriyadicahklaten” juga membubuhkan keterangan yang menyebut kalau hal ini dilakukan agar ke depannya satu komando dan tidak ada pembangkangan terhadap instruksi presiden.

Per Senin (8/4/2025), unggahan bertanggal 3 Maret 2025 ini sudah dibagikan sebanyak 43 kali, dan meraup 527 tanda suka, serta 50 komentar. Beberapa warganet yang ikut meramaikan kolom komentar itu terlihat mempercayai klaim, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kebijakan yang bijaksana.

Namun, apa benar narasi yang berseliweran?

Penelusuran Fakta

Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci sesuai klaim, yakni “Prabowo teken SK pemecatan kepala daerah”. Dari pencarian itu, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak tepat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kami mencoba menelusuri asal muasal klaim dengan menyalin gambar yang disertakan ke mesin pencarian Google Image. Rupanya, gambar serupa sebelumnya digunakan sebagai thumbnail video di YouTube dan diunggah oleh kanal “Kajian Online”, pada Selasa (25/2/2025).

Meski narasi yang digaungkan sama persis, tayangan tersebut aslinya tak memuat pernyataan resmi Prabowo meneken SK pemecatan pemimpin daerah. Unggahan itu menyinggung perihal pejabat daerah yang tak mengikuti retret dan pernyataan Prabowo yang mempersilakan kepala daerah yang ragu jalani retret untuk mundur.

Prabowo memang mengungkap hal tersebut usai melantik kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025), seperti dilaporkan Antara. Namun demikian, tidak ada pernyataan terkait pemecatan pejabat daerah yang tidak mengikuti retret.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo, yang tampak didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Dokumentasi Prabowo bersama Tito itulah yang kemudian ditampilkan dalam unggahan hoaks yang beredar dan disunting seolah-olah berada dalam satu frame dengan Megawati dan Rano. Tirto menemukan bahwa foto Rano sedang menangis yang disertakan tidak ada kaitannya dengan pemecatan atau retret kepala daerah.

Hasil penelusuran menggunakan Yandex menunjukkan gambar Rano ini dijadikan header dalam artikel tvOne News berjudul “Rano Karno Tak Mampu Menahan Tangis: Saya Mohon Maaf, Agak Emosional”. Rano yang saat itu masih menjadi Cawagub Jakarta diketahui tak mampu menahan tangis saat berkunjung ke rumah kerabatnya di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Momen penuh haru ini dipicu oleh kenangan indahnya bersama Engkong Zen, tetangga semasa kecil yang ia anggap sebagai sosok kakek. Jadi, bisa disimpulkan kalau gambar yang beredar merupakan hasil manipulasi digital untuk mendukung klaim.

Menyoal kepala daerah yang absen dalam rekret, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sendiri mengatakan pemimpin daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU).

Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).

Dilansir Kompas, Bima mengatakan ada 10 kepala daerah yang terkonfirmasi tidak hadir dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025 lalu. Dia menyebut, 10 kepala daerah ini adalah kader PDIP yang menunda kepesertaan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, narasi Presiden Prabowo menetapkan SK pemecatan 55 kepala daerah bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klaim ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Video serupa sebelumnya beredar di YouTube dan diunggah oleh kanal “Kajian Online”, pada Selasa (25/2/2025).

Meski narasi yang digaungkan sama persis, tayangan tersebut aslinya tak memuat pernyataan resmi Prabowo meneken SK pemecatan pemimpin daerah. Tirto juga tak menemukan adanya sumber resmi atau pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Gambar yang beredar juga merupakan hasil manipulasi digital untuk mendukung klaim. Foto Rano sedang menangis yang disertakan dalam unggahan terbukti tidak ada kaitannya dengan pemecatan atau retret kepala daerah.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.