Temukan Birokrasi Buruk, Jokowi: Saya Bisa Gaplok Kepala Kantornya

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 27 Maret 2018
Dibaca Normal 1 menit
Jokowi jengkel karena pembuatan SIUP yang seharusnya hanya butuh waktu dua menit, jadi dua minggu.
tirto.id - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat menjajal mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang berdasarkan laporan para pengusaha, membutuhkan waktu hingga dua minggu.

Menurut Jokowi, SIUP hanya satu lembar berisi nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, dan jenis usaha, sehingga seharusnya tidak perlu waktu lama.

"Saya mendapatkan kabar bahwa untuk mendapatkan izin SIUP perlu waktu dua minggu. Padahal hanya nulis lima tulisan. Saya mencoba, saya datang ke kantor perizinan, saya minta coba SIUP. Saya hitung dua menit selesai. Harusnya dua menit selesai," kata Jokowi di Istora Senayan, Selasa (27/3/2018).

Jokowi kemudian bertanya pada petugas depan soal keluhan masyarakat karena pelayanan yang lama hingga dua minggu. Menurut petugas, proses lama tersebut ada di tahap penandatanganan kepala bagian.

"Saya jengkel sekali, karena keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat. Saya naik ke lantai 3, saya cari kepala kantornya. Untungnya enggak ada. Saya sudah jengkel. Kalau ada saya bisa gaplok langsung saat itu," tandas Jokowi.

Hal itu diceritakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) hasil seleksi 2017 hari ini. Jokowi berharap hal seperti itu tak diulang lagi oleh para CPNS. Menurutnya, masyarakat ingin dilayani cepat, ingin birokrat kerja cepat.

"Kalau bisa diselesaikan tiga menit, selesaikan tiga menit. Kenapa tunggu minggu. Mengurus izin masih ada yang berbulan-bulan. Saya minggu aja enggak mau, apalagi bulan," ungkapnya.

Tugas dan tantangan birokrat muda ke depan, menurut Jokowi, harus bisa menjalankan birokrasi dengan sigap untuk menghadapi tantangan global yang dinamis. Birokrat harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta gagasan inovatif yang ada, baik dinamika sosial, politik dan ekonomi.


Yang terpenting, birokrat harus mampu mendengar keinginan masyarakat. "Oleh karena itu, sebagai birokrat, jangan kalian melayani lambat kalau masyarakat ingin dilayani cepat. Dimaki-maki kita nanti," kata Jokowi.

Kemudian, ia titip pesan kepada CPNS untuk bisa menjadi simbol pemersatu bangsa, pembela Pancasila yang aktif mengamankan dan mengamalkannya, menjadi birokrat yang penuh integritas dan bebas korupsi dan mampu melayani masyarakat.

"Serta membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan bangsa kita Indonesia. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia," pungkas Jokowi.


Baca juga artikel terkait REFORMASI BIROKRASI atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight