Menuju konten utama

Polri Manut Arahan Jokowi: Birokrasi Tak Boleh Berbelit-belit

Polri sedang mengoptimalkan digitalisasi data terintegrasi untuk mempermudah kinerja dan mengoptimalkan birokrasi.

Polri Manut Arahan Jokowi: Birokrasi Tak Boleh Berbelit-belit
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana akan dilaksanakannya ekshumasi atau penggalian makam korban tewas kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (15/10/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU

tirto.id - Pada acara Peningkatan Kemampuan Kompetensi Pemimpin Polri pada Tingkat Menengah, As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan pesan presiden dan kepala kepolisian perihal birokrasi.

"Sesuai arahan presiden, birokrasi pemerintahan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Kementerian PAN-RB telah memangkas klasifikasi jabatan, penyederhanaan birokrasi regulasi, serta penilaian reformasi birokrasi,” kata Dedi, Rabu, 14 Juni 2023.

Terkait hal itu, Polri sedang mengoptimalkan digitalisasi data terintegrasi untuk mempermudah kinerja dan mengoptimalkan birokrasi. Soal birokrasi tak berbelit, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa kepala negara ingin proses itu simpel.

Lantas Kemenpan RB melakukan “delayering” atau penyederhanaan birokrasi dalam jabatan fungsional dan pelaksana, dengan memangkas 3.414 klasifikasi jabatan menjadi hanya tiga kelompok jabatan sehingga menimbulkan kelincahan terhadap mobilitas 1,4 juta Aparatur Sipil Negara.

Untuk kelincahan birokrasi ASN juga bisa pindah lintas rumpun, yang berdampak pada kelincahan 2,4 juta ASN.

“Sudah kami putuskan, begitu juga proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini ASN merasa ribet mengurus pensiun repot, mengurus kenaikan pangkat, dan ini sudah kami pangkas. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kami pangkas jadi dua tahap oleh BKN,” ujar Azwar.

Peningkatan Kapasitas

Perihal tantangan tugas Perwira jelang Pilpres dan Pemilu 2024, hal ini akan membuat pelaksanaan tugas Polri semakin berat dan kompleks, sehingga perlu persiapan meningkatkan kompetensi personel secara berkala.

SDM Polri berperan penting dalam pengelolaan kompetensi personel Polri. Jika makin kompeten, maka diyakini akan berdampak pada kemajuan organisasi.

Pimpinan Polri level menengah merupakan posisi yang unik karena memiliki dua peran yaitu pertama sebagai atasan sekaligus sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepada pimpinan; pada saat yang sama ia bertanggung jawab memimpin anggota.

Baca juga artikel terkait SDM POLRI atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Fahreza Rizky