Tanggapan Polri Soal Laporan Allan Terkait Prabowo Ganti Kapolri

Oleh: Felix Nathaniel - 15 April 2019
Dibaca Normal 1 menit
Menurut Dedi, apa yang disampaikan Allan tidak ada pengaruhnya karena Tito dan Polri mementingkan pengamanan daripada jabatan.
tirto.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo merespons laporan investigasi jurnalis Allan Nairn, yang menyebut Prabowo akan mengganti jabatan Kapolri apabila terpilih menjadi Presiden RI.

Dedi menegaskan, Polri tidak akan terpengaruh dengan isu tersebut. Korps Bhayangkara akan tetap bersikap netral dalam Pemilu 2019. Menurut Dedi, isu tersebut juga tidak akan mempengaruhi kebijakan Kapolri Tito Karnavian pada masa Pilpres 2019.

"Enggak ada, enggak masalah. Kami tetap profesional bekerja. Fokus saat ini adalah pengamanan Pemilu. Fokus kami saat ini di situ," tegas Dedi kepada Tirto, Senin (15/4/2019).

Menurut Dedi, apa yang disampaikan Allan tidak ada pengaruhnya karena Tito dan Polri mementingkan pengamanan daripada jabatan. Polri juga terikat untuk menjaga netralitas sesuai aturan institusi.

"Jadi itu enggak ada kaitannya. Kalau memang ada anggota Polri yang memang tidak netral sesuai fakta hukum, pasti akan ditindak," ucapnya lagi.

Allan Nairn, jurnalis investigasi independen asal Amerika Serikat, merilis laporan terbaru di laman blogspot miliknya, Senin (15/4/2019), pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dalam laporan itu, Allan menyebut sejumlah skenario yang dirancang Prabowo jika menang dalam Pemilu 2019.

Laporan Allan berdasarkan notulensi rapat yang digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta Selatan. Pertemuan ini digelar usai Prabowo bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.


Dalam notulensi rapat itu, dibagi tugas kepada beberapa orang. Komjen Pol (purn) Moch Sofjan Jacoeb ditunjuk untuk menentukan Kapolri baru, Mayjen (purn) Arifin Seman membuat daftar nama untuk kepala BIN, Gatot Nurmantyo bertugas menentukan Panglima TNI baru dan Fadli Zon dan Fahri Hamzah ditugaskan menentukan Jaksa Agung baru.

Dalam laporan yang dilengkapi dokumen “Notulensi Rapat Tertutup Prabowo Subianto dan Tim” itu menyebutkan, Prabowo memiliki strategi untuk “mengadili sebanyak mungkin lawan politik” termasuk juga melumpuhkan kelompok-kelompok Islam yang mendukungnya maju sebagai calon presiden.

Namun, laporan Allan ini telah dibantah oleh Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman.

Berdasarkan sepengetahuannya, kata Habiburokhman, BPN tidak pernah menggelar rapat pada tanggal 21 Desember 2018 di Kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara.

“Fitnah lah itu, enggak ada lah itu rapat,” kata Habiburokhman kepada Tirto melalui sambungan telepon, Senin (15/4/2019).

Ia bahkan berkali-kali membantah ada rapat strategi pemenangan yang salah satu poinnya bakal melemahkan PKS dan FPI, termasuk akan meringkus ulama-ulama radikal.

“Enggak ada lah itu, rapat apaan?” kata dia.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto