tirto.id - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun meminta partai politik dan timses kubu capres-cawapres tak mempublikasikan hasil survei dari konsultan yang mereka kontrak.
Sebab, ia khawatir hasil survei tersebut akan memengaruhi respons masyarakat terhadap hasil survei lembaga independen, yang bisa memicu ketegangan sosial.
Untuk itu, Ubedillah lebih menyarankan agar publikasi hasil survei dibatasi pada lembaga yang independen seperti lembaga riset universitas.
“Bagi lembaga survei yang menjadi konsultan capres-cawapres dan konsultan partai politik harus dilarang mempublikasikan hasil surveinya,” ucap Ubedillah saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (18/4/2019).
“Cukup untuk internal partai atau capres-cawapres yang menjadikanya konsultan,” tambah Ubedillah.
Selain itu, Ubedillah juga meminta agar kedua kubu dalam Pilpres 2019 ini mau terbuka mengenai hasil surveinya. Dalam hal ini, Ubedillah merujuk pada keterbukaan proses sampling dan data mentah yang digunakan.
Di samping itu, ia juga menyarankan agar teknologi quick count yang digunakan kedua kubu juga harus terbuka untuk diuji. Seperti aplikasi dan prosesi pengunggahan data dari TPS.
“Dalam quick count kedua kubu harus bersedia diuji ulang teknologi apa yang mereka gunakan,” ucap Ubedillah.
Sementara itu, Ubedillah pun menekankan pentingnya edukasi dalam melindungi publik dari hasil survei yang dapat mengganggu sikap rasional masyarakat.
Menurutnya, hal ini tak dapat diabaikan agar masyarakat terhindar dari peluang yang membuat mereka reaktif dan emosional saat merespons hasil survei atau quick count.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
