Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 22 Desember

tirto.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 22 Desember 2025.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh yang menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Sumbar masih berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan intensif.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa proses penanganan darurat di banyak titik belum bisa dinyatakan selesai. Karena itu, perpanjangan masa darurat menjadi langkah yang wajib ditempuh.

“Setelah rapat hari ini, kami sepakat memperpanjang status tanggap darurat sampai 22 Desember. Penanganan masih jauh dari selesai dan kami membutuhkan waktu tambahan,” ujar Mahyeldi melalui video pernyataan resmi, Senin (8/12/2025).

Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar segera melengkapi data kerusakan, jumlah pengungsi, serta kebutuhan mendesak di daerah masing-masing. Data ini menjadi dasar penting bagi Pemprov Sumbar untuk menyusun langkah lanjutan, termasuk rekonstruksi.

“Pendataan harus lengkap agar kami bisa menentukan kebutuhan rekonstruksi dan langkah tepat bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Meskipun beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sebagian besar wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Pariaman, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman masih menghadapi kondisi yang memerlukan respons darurat.

Akses transportasi di sejumlah titik masih terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan. Akibatnya, distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.

Pemerintah juga terus mengevakuasi warga serta memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, air bersih, tempat tidur, dan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.

Mahyeldi menambahkan bahwa jumlah pengungsi masih berada di kisaran 20 ribu jiwa. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat diarahkan ke hunian sementara sambil menunggu penilaian kelayakan lahan.

“Jika rumah mereka tidak memungkinkan lagi untuk ditempati dan punya lahan sendiri, pemerintah akan membantu proses pembangunan. Jika tidak, kita siapkan alternatif lokasi,” jelasnya.

Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, Pemprov Sumbar menargetkan percepatan perbaikan akses, kelancaran distribusi bantuan, serta penyelesaian seluruh pendataan sebelum memasuki tahapan rekonstruksi.