tirto.id - Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai rencana penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik secara bertahap sangat tidak tepat. Hal itu karena subsidi masih dibutuhkan masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini.
"Hal ini jelas akan membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian mereka agar bisa kembali normal," kata Mamit kepada Tirto, Selasa (26/7/2022).
Dia menuturkan seharusnya pemerintah melakukan pengendalian sehingga subsidi tepat sasaran. Tujuannya agar barang subsidi ini dinikmati masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Lebih lanjut, dia juga menyarankan pemerintah melakukan reformasi subsidi dari barang menjadi berbasis orang. Tetapi, dia mengimbau agar memperbaiki data terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi tepat sasaran.
"Agar tidak salah lagi dalam memberikan subsidi," tandasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya memberi sinyal akan menghapus pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik secara bertahap. Hal ini mempertimbangkan karena pemberian subsidi tidak efisien dan tepat sasaran.
"Jadi memang secara bertahap, secara berangsur-angsur harus dikembalikan ke harga keekonomiannya. Supaya belanjanya bisa produktif," kata Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan, dalam konsultasi publik RUU APBN 2023, Senin (25/7/2022).
Dia mengatakan dari sisi belanja, pemerintah saat ini tengah memperbaiki efektivitas efisiensi belanja. Karenanya ini harus jadi kesadaran bersama bahwa pemberian subsidi itu untuk BBM dan listrik tidak efisien.
"Subsidi tuh hanya untuk rakyat miskin dan rakyat yang membutuhkan. Yang mampu, yang menengah atas, mestinya enggak perlu mendapatkan subsidi," ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
