tirto.id - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan dalam menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan, tetapi memperkuat koordinasi.
"Secara umum tidak ada kebijakan baru di dalam penanganan Papua karena memang itu masalah rutin saja. Pendekatannya kesejahteraan. Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.
Mahfud mengatakan, pendekatan kesejahteraan berupa penguatan koordinasi program seperti program perindustrian untuk Papua, perdagangan untuk Papua sehingga semua dikoordinasikan.
Kedua, pemerintah akan menegakkan hukum di Papua. Penegakan hukum lebih mengarah kepada pejabat negara yang menyalahgunakan keuangan negara.
"Ketika saya ke Papua seluruh masyarakat itu mengatakan supaya ditegakan hukum terhadap pejabat-pejabat yang menyalahgunakan keuangan negara," tutur Mahfud.
Hal itu karena, imbuh Mahfud mengutip ucapan warga Papua yang ditemuinya, meskipun para pejabat itu ditindak secara hukum, tidak akan menimbulkan masalah yang lebih buruk bagi situasi di Papua.
Sementara itu, Menkominfo Jhonny G Plate mengakui rapat pembahasan Papua membahas isu keamanan negara, termasuk soal Papua.
"Soal keamanan negara, ada (soal) Papuanya juga. Engak ada kesimpulan, ini kan, rapat koordinasi biasa aja," Kata Plate di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.
Plate tidak menjawab saat dikonfirmasi pembahasan soal Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia mengatakan rapat membahas tentang kesejahteraan Papua. Kemenkominfo, kata Plate, bertugas menjaga kesejahteraan nasional, termasuk Papua.
"(Rapat membahas) Bagaimana jaga kesejahteraan nasional termasuk kesejahteraan Papua," Kata Plate singkat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
