tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih mengkaji rencana perusahaan untuk menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Usulan WFH ini datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai langkah memperbaiki polusi udara di Jabodetabek.
"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Tapi saya kira memang itu masalah yg harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH, kita terus diskusikan," ujarnya di DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Ida mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Nantinya akan dilihat apakah bersifat imbauan dari menteri, atau swasta sendiri, dan pemerintah provinsi setempat.
"Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk," kata Ida.
Sejauh ini, lanjut Ida, belum ada perusahaan di sektor swasta yang mengusulkan untuk menerapkan WFH. Jika pun ada, maka akan dilihat sektor-sektor mana saja yang memungkinkan atau bisa diterapkan WFH.
"Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa di WFH-kan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta kepada Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah agar mendorong perusahaan membuat kebijakan work from home (WFH) atau bekerja di rumah ketika kualitas udara di Jabodetabek memburuk.
Pernyataan tersebut menanggapi kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang buruk. Bahkan, pada tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas di DKI Jakarta mencapai di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working for office, work from home. Saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75[%], 25[%] atau angka yang lain," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
