tirto.id - Pengerahan pasukan Brimob dari Satgas Nusantara ke Jakarta untuk mengamankan rangkaian penghitungan suara Pemilu 2019, bukan karena Ibu Kota berstatus Siaga 1.
“Tidak ada Siaga 1. Sudah dicabut sejak Jumat pekan lalu (karena termasuk rangkaian Pemilu). Kami mengantisipasi potensi gangguan apa pun,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Rabu (24/4/2019).
Ia menambahkan, pengerahan pasukan dalam tahapan inti Pemilu seperti penghitungan suara, penetapan hasil dan pelantikan presiden-wakil presiden ialah hal wajar.
“Kalau hanya mengandalkan kekuatan personel di Jakarta, tentu tidak cukup. Maka untuk memastikan tidak ada gangguan, Polri dan TNI menjamin keamanan agar masyarakat tenang,” ujar Dedi.
Ia menegaskan bahwa faktor keamanan menjadi prioritas dalam mengawal proses Pemilu. Dedi tidak menyebutkan jumlah personel dan lokasi penjagaan Korps Brimob yang dikerahkan ke Jakarta, karena kondisi Ibu Kota harus aman. “Karena Jakarta barometer nasional,” sambung dia.
Dedi menyatakan, kondisi Jakarta saat ini relatif aman, namun Polri tetap mengantisipasi potensi kerawanan. Sebagai contoh, Polda Kalimantan Barat mengerahkan 100 personel Brimob ke Jakarta.
Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, AKBP Donny Charles Go membenarkan hal tersebut. “Betul, berangkat dari Kalimantan Barat pada 19 April lalu,” kata dia ketika dihubungi Tirto, Senin (22/4/2019).
Sementara itu, Brimob Polda Maluku turut didatangkan dengan alasan yang sama. “Kami berangkatkan 200 personel atau setara dengan dua satuan setingkat kompi (SSK) ke Jakarta untuk penebalan pasukan,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat, ketika dihubungi Tirto, Senin (22/4/2019).
Penulis: Adi Briantika
Editor: Alexander Haryanto
