tirto.id - Beberapa partai politik masih menunggu langkah capres Jokowi mengumumkan pasangan cawapresnya sebelum mereka mengumumkan capres-cawapres jelang penutupan pendaftaran di KPU.
"Partai politik melakukan manuver menjelang pengumuman pasangan capres-cawapres sebelum KPU menutup pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 10 Agustus mendatang," kata peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Aji Al Farabi, di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).
Aji Al Farabi mengatakan hal itu ketika ditanya soal sikap Partai Demokrat yang baru akan mengumumkan pasangan capres-cawapres, setelah capres Joko Widodo mengumumkan pasangannya, karena menunggu kemungkinan adanya partai koalisi yang mengalihkan dukungan.
Menurut Aji, saat ini ada enam partai politik yang mendukung capres Joko Widodo yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Kalau semua partai politik pendukungnya solid menerima cawapres yang dipilih Jokowi maka Jokowi akan aman, tapi bisa saja partai pendukungnya tidak solid," katanya.
Secara matematis, menurut Aji, setelah Joko Widodo memilih dan mengumumkan cawapresnya, jika dinilai figur yang dipilih tidak memuaskan semua parpol mitra koalisi, maka kemungkinan ada parpol yang mengalihkan dukungan. "Kalau nanti ada parpol yang keluar dari koalisi Jokowi ini akan membuka peluang munculnya pasangan baru. Ini yang ditunggu oleh Partai Demokrat," katanya.
Menurut Aji, semua parpol akan mencermati peta perkembangan politik nasional dan akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus. Joko Widodo sebagai capres incumbent, menurut dia, ditunggu banyak pihak untuk mengumumkan cawapresnya.
Aji memperkirakan, masih memungkinkan ada parpol yang keluar dari koalisi Joko Widodo, tapi sangat tergantung pada Joko Widodo akan memilih siapa cawapresnya dan kapan waktu pengumumannya.
Aji melihat, PKB bersikukuh mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Joko Widodo. "Kalau usulan PKB tidak diterima parpol mitra koalisi dan tidak dipenuhi Jokowi, dan kalau PKB konsisten dengan sikapnya, bisa saja keluar dan mengalihkan dukungan. Namun, PKB bisa juga tidak keluar," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung calon capres Prabowo Subianto atau Joko Widodo atau memilih opsi lainnya dalam menghadapi pemilu presiden 2019.
"Pilihan tersebut akan dilakukan Demokrat setelah Jokowi mengumumkan nama pendampingnya," kata Hinca Panjaitan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/7).
Menurut Hinca, Partai Demokrat pada pemilu presiden 2019 tidak mengusung calon presiden sehingga memiliki pemilihan bebas dalam menentukan sikapnya. Partai Demokrat, kata dia, melihat Joko Widodo saat ini sedang menghadapi pilihan sulit dalam memutuskan siapa figur yang akan mendampinginya pada pemilu presiden 2019, karena banyaknya partai politik mitra koalisi.
"Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, kalau hal ini terjadi maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah. "Ada kemungkinan muncul poros ketiga," katanya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
