tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki skema distribusi bantuan sosial (bansos) 2021 untuk memastikan bantuan diterima utuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jumat (8/1/2021), seperti dikutip Antara News.
Risma mengaku penyaluran bantuan tunai tahun ini langsung diterima lewat PT Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara) kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui akses data kependudukan.
"Pencairan sudah mulai sejak 4 Januari kemarin. PT Pos door to door yang Himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan diserahkan ke PT Pos dari bank," katanya.
Perbaikan skema itu, kata dia, juga bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan.
"Kemiskinan ada tiga kategori, hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita angkat, berat memang tapi kita akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan," ucapnya.
Program tersebut di antaranya optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
"Di tempat ini juga kita merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian PU, anggaran dari mereka (Kemen PU)," katanya.
Risma juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.
"Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementerian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian KIP untuk sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut," ungkapnya.
Menurut dia saat ini tidak bisa lagi hanya bicara program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan masyarakat agar bisa maksimal. Selain menjalankan program yang sudah ada di dalam DIPA, pihaknya ingin bantuan tersebut bukan sekedar masyarakat menerima bansos melainkan program pemberdayaan turut berjalan.
"Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan bantuan. Progam bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan jadi selain kita berikan pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan mereka. Tidak bisa hanya, oh, tugasnya memberikan bantuan tapi juga kita berdayakan," kata dia.
Rincian Bansos 2021 yang Dibagikan Januari
Menurut Risma, pada 2021, sesuai dengan alokasi anggaran Kementerian Sosial rincian tiga program bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut:
1. PKH Kemensos
PKH dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun. PKH akan disalurkan setiap 3 bulan sekali sepanjang 2021 yaitu pada Januari, April, Juni dan Oktober. Pada Januari 2021 akan disalurkan sebesar Rp7,17 triliun.
2. Kartu Sembako
Kartu Sembako pada Januari akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun.
"Kartu sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan tunai, nilai bantuan Rp200 ribu per bulan per keluarga yang dapat dibelanjakan di e-warung setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan sumber vitamin serta mineral," ungkap Risma.
3. Bansos Tunai
BST dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp12 triliun yang seluruhnya akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. BST akan disalurkan sejumlah Rp3 triliun pada Januari 2021 sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan Januari adalah sebesar Rp13,93 triliun.
Bansos Tunai senilai Rp300 ribu per bulan per keluarga yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok dan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19.
Editor: Agung DH
