Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih mudah dijangkau, tepat sasaran, dan bermartabat.
Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Sembako.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan Sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar, menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengungkapkan bahwa transformasi digital ini memangkas beban biaya serta waktu tunggu warga pra-sejahtera. Sebelumnya, masyarakat kurang mampu diperkirakan harus merogoh kocek hingga Rp150.000 hanya untuk ongkos transportasi, pengurusan dokumen, fotokopi, hingga potensi kehilangan pendapatan akibat waktu kerja tersita.
"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," ujarnya.
Presiden Prabowo pun menggarisbawahi prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan. Warga miskin tidak boleh dibebani biaya demi membuktikan kondisi ekonomi mereka.
"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh membayar hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Mereka juga tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah tersimpan di database negara," tambahnya.
Ke depan, digitalisasi pendaftaran bansos akan terus diperluas hingga mencakup seluruh bantuan dan subsidi pemerintah. Langkah integrasi ini menjadi bagian utama dari agenda pro-kesejahteraan rakyat demi menjamin ketepatan sasaran, transparansi, dan kemudahan akses terhadap bantuan pemerintah.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo turut menyapa secara khusus dua warga penerima manfaat yang hadir langsung di Gedung Parlemen. Pengalaman dua warga itu menjadi potret nyata efektivitas serta dampak langsung dari program perlindungan sosial pemerintah.
Salah satunya adalah Susana, seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor yang menerima upah mengupas bawang Rp700.000 per kilogram.
"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," jelas Presiden Prabowo.
Kemudian yang kedua, Margarelitha Rohi, penerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski tumbuh dalam keterbatasan dan tak sempat mengenyam bangku sekolah, wanita berusia 38 tahun ini tetap gigih berdagang sembari merawat sang bibi yang telah berusia 80 tahun.
"Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak goreng menjadi salah satu penopang utama kehidupan keluarganya," ungkap Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, intervensi pemerintah bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga. "Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
