tirto.id - Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Desember 2018 memutuskan untuk melanjutkan kebijakan suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate di angka 6 persen.
Kebijakan moneter yang sudah berlangsung sejak November lalu itu sudah terprediksi meskipun sehari sebelum diumumkan, Bank Sentral Amerika The Fed Reverse telah menaikan suku bunga (Fed Funds Rate/FFR) dari 2,25 menjadi 2,50 persen.
Akibatnya, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis (20/12) sore, melemah sebesar 55 poin ke posisi Rp14.497 per dolar AS dibandingkan sebelumnya Rp14.442. Namun, kurs rupiah pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 22 poin ke posisi Rp14.475 dibandingkan sebelumnya Rp14.497 per dolar AS.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kebijakan BI tersebut sudah tepat. Ia meyakini hal tersebut sudah cukup untuk mengimbangi kenaikan FFR di akhir tahun serta situasi ekonomi global di awal tahun depan.
“Saya kira tidak perlu [menaikkan suku bunga acuan]. Karena kenaikan bunga The Fed itu sudah diperkirakan oleh market. Kalau kata orang market ini sudah di-price in,” kata Darmin di kantornya, Jumat (22/12/2018).
Gubernur BI Perry Warjiyo juga memprediksi jika dalam waktu dekat, The Fed tidak akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Hal itu, menurut Perry, dikarenakan prospek ekonomi AS dan ketidakpastian pasar keuangan bakal menurunkan laju kenaikan FFR pada tahun depan.
Terlebih, kata Perry, perekonomian AS yang membaik juga akan semakin terkonsolidasi di awal 2019.
“Tahun depan probabilitasnya tidak tiga kali, tapi dua kali. Oleh karena itu risikonya akan tetap kami pantau, tapi kadar risikonya lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya,” kata Perry di kantornya, Kamis kemarin.
Perry juga melihat ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi global yang melandai termasuk di Amerika dan Cina. Ekonomi Cina, kata dia, diperkirakan bakal melambat lantaran konsumsi dan ekspor neto usai hubungan dagang dengan Amerika.
Karena itu, Perry mengingatkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi dunia bakal menurunkan volume perdagangan dan harga komoditas. Hal ini bakal menyulitkan kinerja ekspor dalam negeri dan menahan laju pelebaran neraca transaksi berjalan (CAD).
Peneliti dari Institute for Development of Economies and Finance (Indef) Bima Yudisthira mengatakan, BI memang belum perlu menaikkan kembali suku bunga acuan.
Menurut dia, kekhawatiran rupiah bakal tertekan dengan kenaikan FFR di tahun depan juga semakin mereda, sebab konsensus ekonom telah memperkirakan bahwa The Fed hanya akan menaikkan suku bunga dua kali sepanjang 2019.
“Jadi pelaku pasar pun sudah price in soal kenaikan Fed. Sinyal Fed yang dovish di 2019 di mana kenaikan bunga hanya 2 kali membuat rupiah tetap dalam posisi menguat. BI dirasa belum perlu naikkan bunga,” kata Bhima kepada reporter Tirto.
Pukulan terhadap mata uang garuda yang bakal datang dari pelebaran CAD juga dapat ditangkal dengan menggunakan cadangan devisa Indonesia yang mencapai 117 miliar dolar AS pada November 2018.
Stabilisasi kurs jangka pendek ini dinilai lebih tepat ketimbang menaikkan kembali suku bunga acuan BI yang sudah cukup tinggi.
“Suku bunga yang terlalu tinggi berisiko hambat laju ekonomi karena naiknya cost of borrowing pelaku usaha. Risiko untuk agresif naikkan suku bunga bisa blunder ke ekonomi,” kata Bhima.
Sementara itu, ekonom dari Bank Permata Josua Pardede mendukung langkah BI mempertahankan suku bunga acuannya di penghujung tahun ini. Sebab, rentang waktu kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan masih cukup lama.
“Karena kebijakan suku bunga dipengaruhi The Fed meskinya BI juga punya ruang untuk mempertahankan suku bunga. Jadi menahan suku bunganya dimanfaatkan di RDG [Rapat Dewan Guberbur BI] bulan ini,” kata kata Josua kepada reporter Tirto, Jumat (21/12/2018).
Namun, Josua menyarankan agar BI tetap menaikkan suku bunganya di tahun depan untuk menjaga stabilitas moneter dan mengelola risiko. Mengingat, kata Josua, kondisi moneter sudah stabil dan rupiah kembali ke level Rp14.000 per dolar AS setelah suku bunga BI7DRRR dinaikkan bulan lalu.
“Meskipun the Fed menurunkan laju kenaikan suku bunganya, tapi risiko lainnya perlu dihadapi seperti perang dagang. Makannya kebijakan moneter BI diperkirakan akan ketat di tahun depan,” kata dia.
Josua juga meyakini bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan impor dapat memperkuat kinerja perdagangan Indonesia. Sehingga, pelebaran defisit transaksi berjalan di tahun 2019 dapat ditahan di angka 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Karena, kan, lihat harga minyak belakang ini mulai turun, ini diharapkan bisa menekan defisit neraca migas awal tahun depan. Dan dari sisi konsumsi kita, kan, cenderung akan menurun karena konsekuensi dari kebijakan suku bunga tinggi, ditambah koordinasi pemerintahan dengan PPh 22, B20 untuk mengerem impor barang produksi dan migas,” kata Josua.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
