Siapa Saja Anggota Pasukan Cakrabirawa dan Kapan Dibubarkan?

tirto.id - Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, satuan keamanan presiden dikenal dengan nama Resimen Cakrabirawa. Anggota Cakrabirawa diambil dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI.

Sebelum pembentukan Resimen Cakrabirawa, tugas pengamanan presiden diserahkan kepada Detasemen Kawal Pribadi yang beranggotakan satuan-satuan kecil dari Kepolisian dan Detasemen Pengawal Chusus.

Dalam perkembangannya, kebutuhan akan pengamanan presiden ini meningkat. Puncaknya adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada Hari Raya Idul Adha 14 Mei 1962 di halaman Istana Negara. Setelah peristiwa itu Sukarno menerima usulan dan pertimbangan dari para ajudan untuk membentuk pasukan pengamanan presiden.

Resimen Cakrabirawa akhirnya dibentuk pada 6 Juni 1962 berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. 211/Plt/1962. Anggotanya terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.

Nama Resimen Tjakrabirawa ini lahir atas usul Hankam dan dari Surat Keputusan Presiden RI tertanggal 6 Juni 1962 No. 211/PLT/1962. Pasukan Cakrabirawa adalah pasukan khusus, yang semua anggotanya berasal dari TNI, bertugas mengawal presiden dan keluarga pada era Sukarno.

Nama-nama Penting dalam Resimen Cakrabirawa

Pada awal berdirinya, Resimen Cakrabirawa dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mohamad Sabur. Sedangkan Kepala Staf dijabat oleh Kolonel Maulwi Saelan. Resimen ini beranggotakan sekitar 3.000 pasukan elit yang ditarik dari berbagai kesatuan tiap angkatan.

Resimen Cakrabirawa dibagi menjadi tiga bagian dengan berdasarkan tugas yang terkhusus pada tiap detasemen, yakni Detasemen Kawal Pribadi (DKP), Detasemen Pengawal Chusus (DPC), dan Batalyon Kawal Kehormatan (KK).

DKP bertugas mengawal keselamatan presiden beserta keluarga secara langsung dari jarak dekat.

DPC bertugas mengamankan dan melakukan survei atas gedung, area atau wilayah. Mereka melakukan pengamanan di mana pun presiden dan keluarganya berada, serta mempersiapkan protokol pengamanan ke mana pun presiden dan keluarganya pergi.

Sementara itu, Batalyon Kawal Kehormatan bertugas menangani sistem pengamanan dan pengawalan presiden yang jauh lebih kompleks dan terperinci dari detasemen lainnya.

Batalyon Kawal Kehormatan tersebut terbagi lagi menjadi empat, yakni Batalyon I, II, III, dan IV. Keempat batalyon ini menangani sistem pengamanan dan pengawalan presiden yang jauh lebih kompleks dan terperinci dari detasemen lainnya.

Berikut ini daftar nama-nama penting dalam anggota Pasukan Cakrabirawa:

• Komandan Cakrabirawa: Letnan Kolonel CPM Sabur
• Wakil Komandan Cakrabirawa: Letnan Kolonel CPM Maulwi Saelan
• Kepala staf: Letnan Kolonel Infanteri Marokeh Santoso
• Asisten I Resimen Cakrabirawa: Letnan Kolonel CPM Harun
• Perwira Intelijen Pasukan Cakrabirawa: Kolonel Ali Ebram
• Pemimpin Detasemen Kawal Pribadi (DKP): Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil M.
• Pemimpin Detasemen Pengawal Chusus (DPC): Letnan Kolonel CPM Djokosujatno.
• Batalyon Kawal Kehormatan (KK) terdiri atas empat batalyon:- Pemimpin Batalyon I: Kolonel Ali Ebram, kemudian digantikan oleh Kolonel Untung.- Pemimpin Batalyon II: Letnan Kolonel KKO Saminu.- Pemimpin Batalyon III: Letnan Kolonel PGT (Pasukan Gerak Tjepat) Sutoro.- Pemimpin Batalyon IV: Ajun Komisaris Besar Polisi M. Satoto

Pembubaran Resimen Cakrabirawa

Pada masa-masa akhir jabatan Presiden Sukarno, marak terjadi pemberontakan yang berujung pada peristiwa G30S. Salah satu hal yang paling diingat dari peristiwa ini adalah keterlibatan sebagian anggota Resimen Cakrabirawa dalam penculikan enam jenderal petinggi AD.

Meski tidak semua anggota Cakrabirawa terlibat langsung dengan peristiwa ini, keberadaannya dinilai loyal terhadap Presiden Sukarno. Faktor tersebut yang kemudian memengaruhi sejarah Cakrabirawa di kemudian hari.

Peran Cakrabirawa menyusut sejak Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dikeluarkan Presiden Sukarno. Surat itu memberikan wewenang kepada Soeharto sebagai Panglima Keamanan dan Ketertiban.

Atas dasar keputusan bersama empat Menteri Panglima Angkatan (Darat, Laut, Udara, dan Polisi, dilakukan serah terima jabatan dari Brigadir Jenderal Sabur kepada Brigadir Jenderal Sudirgo yang merupakan Direktur Polisi Militer. Resimen Cakrabirawa bubar setelah surat keputusan tersebut keluar.

Setelah Cakrabirawa bubar, anggotanya kembali ke masing-masing angkatan pada 23 Maret 1966.

Pasukan Cakrabirawa sekarang disebut dengan istilah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Cikal bakalnya bermula dari pemerintah pada era Soeharto untuk membentuk pasukan pengamanan presiden.

Akhirnya, pada 13 Januari 1976, dibentuklah Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres), yang kemudian diganti namanya menjadi Paspampres, hingga sekarang.