tirto.id - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mengevaluasi penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia. Hal itu merespons pernyataan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani tentang evaluasi penanganan wabah PMK di Tanah Air.
"Tentu arahnya agar penanganan PMK ini segera terkoordinasi dengan baik, karena dampaknya bukan hanya soal sakit atau matinya ternak, tapi dampak ekonomi peternak kecil sangat terdampak,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan kepada reporter Tirto, Selasa (19/7/2022).
Johan berharap agar penanganan PMK di Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat. “Dan semoga peternak kecil yang terdampak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto juga setuju dengan pernyataan Puan. Bambang menilai evaluasi terhadap sistem penanganan PMK di seluruh wilayah baik untuk perbaikan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) atau Satgas PMK.
“Itu memang tugas DPR,” kata Bambang kepada reporter Tirto, Selasa.
Bambang mendorong agar pemerintah membuat perencanaan yang cermat dengan sistem terpadu. Ia juga meminta pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk menangani wabah PMK di Tanah Air
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah. “Persoalan PMK ini pukulan berat bagi peternak dan juga Indonesia, mengingat kita sudah lama terbebas dari PMK,” kata Luluk kepada reporter Tirto, Selasa.
Luluk menekankan soal ketersediaan obat-obatan, vitamin, dan vaksin PMK untuk seluruh wilayah Indonesia. “Upaya untuk memproduksi vaksin mandiri juga harus digenjot,” ujar dia.
Dia mendorong pemerintah terus menyosialisasikan kepeda peternak tentang cara-cara pencegahan wabah PMK hingga prosedur isolasi mandiri ternak.
“Sudahi cara-cara lama. Kebanyakan upacara-upacara tapi rendah output [hasil],” kata dia.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta sistem penanganan PMK yang menyerang hewan ternak diperbaiki. Ia mendorong pemerintah melakukan semacam tes antigen atau PCR bagi hewan yang menjadi suspek PMK.
Puan beralasan petugas dinas kesehatan hewan dan peternak melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan pengamatan gejala klinis yang tampak dari fisik hewan ternak.
"Saya kira perlu ada evaluasi terhadap sistem penanganan PMK di seluruh wilayah Indonesia," kata Puan, Minggu (17/7/2022).
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan
