Sekolah Tatap Muka, KPAI: Pemda Harus Terbuka soal Data COVID-19

tirto.id - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan

keterbukaan data kasus COVID-19 oleh pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pembelajaran tatap muka (PTM). Sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri akan dilaksanakan PTM terbatas pada Juli 2021.

"Ketika membuka madrasah atau sekolah tatap muka, maka positivity rate covid-19 di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama," ujar Retno dalam diskusi daring pada Senin (7/6/2021).

Pihak satuan pendidikan mesti menyiapkan infrastuktur dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Serta tidak hanya mengandalkan vaksinasi yang mulai berjalan bagi para guru.

PTM dapat dilaksanakan dengan total kapasitas sekolah terisi 50 persen dari total keseluruhan.

Dinas pendidikan dan dinas kesehatan setempat perlu saling bersinergi untuk mendampingi pelaksanaan PTM. Sekolah perlu mendapat edukasi mumpuni perihal protokol kesehatan dari pemerintah daerah.

"Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung," ujarnya.

Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi menambahkan, angka kasus kematian di daerah juga mesti menjadi patokan pelaksanaan PTM. Semisal daerah dengan angka kematian 1 persen diperbolehkan menjalankan PTM.

Namun Elina mengimbau agar pihak sekolah tidak terkecoh oleh warna pada peta kasus. Sebab data dalam peta terkadang tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

"Semuanya relatif tergantung bagaimana daerah mengendalikan pandemi. Prokes harus dibuat sedemikian ketat," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Mulyatsyah berharap sekolah dan pemda saling kerja sama menyelesaikan daftar periksa. Pihak sekolah diharapkan jujur mengisi daftar tersebut sebagai acuan pelaksanaan PTM. Dan Pemda diharapkan tidak hanya menerima namun juga memeriksa kembali berkas sekolah.

"Jadi validasi ini kata kuncinya. Jangan setor data saja. Kita harapkan sekolah juga tidak memanipulasi, karena takut dengan dinas," ujarnya dalam kesempatan yang sama.