tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong akan bertemu Presiden Joko Widodo, terkait dengan kunjungannya ke Indonesia pada 22-24 Agustus 2017.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Sekjen Partai Komunis didampingi menteri-menteri terkait dan pelaku bisnis Vietnam, demikian disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya di Jakarta, Senin (21/8/2017).
Menurut Desra, selama kunjungannya ke Indonesia, Sekjen Partai Komunis itu akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada 23 Agustus 2017.
Selain dengan Jokowi, Sekjen Phu Trong juga direncanakan akan bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta berbicara pada forum bisnis dan akademis.
Kunjungan Sekjen Partai Komunis itu, disampaikan Desra juga untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Vietnam di berbagai bidang, terutama kerja sama di bidang maritim, perikanan, perdagangan, investasi, serta isu-isu kawasan.
Desra melanjutkan, kunjungan Sekjen PKV ke Indonesia sangat penting karena saat ini Vietnam menjabat sebagai Ketua APEC dan akan menyelenggarakan Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada 11-12 November 2017 di Da Nang, Vietnam.
"Vietnam mengundang Presiden RI dan sangat mengharapkan kehadiran beliau di Da Nang. Agenda Indonesia di APEC adalah mendorong 'roadmap' pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan," ujar Desra dikutip dari Antara.
Selain itu, kata Desra, kunjungan otoritas tertinggi Vietnam penting bagi Indonesia karena Vietnam adalah salah satu negara di kawasan yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar enam persen pada 2016.
Dia melanjutkan, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Vietnam pada 2016 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
"Ada kesempatan besar bagi peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam di bidang perdagangan dan investasi," kata dia.
Desra menambahkan, bahwa kunjungan Sekjen PKV menjadi penting karena Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak 27 Juni 2013.
Dalam kunjungan itu, pemerintah Indonesia dan Vietnam juga akan membahas soal batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.
"Pertemuan ini akan memberikan momentum dan mendorong percepatan penyelesaian batas ZEE sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982," ungkap Desra.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto