tirto.id - Pengacara Hotman Paris mengancam bahwa masyarakat di Bali akan mengamuk usai diterapkannya kenaikan pajak hiburan 40-75 persen. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno alias Sandi pun buka suara soal pernyataan Hotman.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar pajak hiburan tidak dinaikkan. Caranya, pemerintah daerah bisa memberikan insentif kepada pemilik usaha hiburan.
"Pemerintah daerah, mekanismenya, harus memberikan pemotongan atau memberikan insentif, memberikan pengurangan, penghapusan, dan pengecualian sehingga pajak hiburan tertentu itu tidak naik," ucap Sandi di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).
Di satu sisi, ia menyebutkan bahwa Kemenparekraf telah beberapa kali membantu bisnis hiburan Hotman di Bali. Salah satunya, yakni bisnis hiburan Hotman dipromosikan di World Travel Market.
Sandi pun mengaku hubungannya dengan Hotman baik-baik saja usai kenaikan pajak hiburan tersebut. Ia meminta agar kenaikan pajak hiburan ini tidak menimbulkan sebuah polemik.
Sebab, bisnis hiburan di Bali dan di wilayah lain di Tanah Air tengah bersaing popularitas dengan bisnis hiburan di negara lain.
"Tahun lalu, kami bawa klubnya Bang Hotman ke World Travel Market untuk kita bantu promosikan. Kami [Sandi-Hotman] ada hubungan yang sangat baik, setiap ada permasalahan di lapangan, kami memfasilitasi," ucapnya.
"Jadi, semuanya berlangsung baik hubungan kami dan kondusif. Pajak ini jangan memicu suatu polemik karena kita sekarang sedang bersaing dengan destinasi wisata dunia lainnya," lanjut dia.
Hotman sebelumnya mengatakan, pajak hiburan tersebut terlalu memberatkan dan berpotensi melumpuhkan klub malam di Pulau Dewata.
Hal itu disampaikan Hotman setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024). Pertemuan ini sekaligus juga menghadirkan para pengusaha bar, diskotek, beach club dan karaoke.
"Masyarakat Bali akan mengamuk kalau sampai club di Bali ditutup karena ribuan turis itu kan kalau malam emangnya dia tidur? Dia kan pergi ke club,” kata Hotman usai pertemuan tertutup dengan Luhut.
Dia menjelaskan, bahwa asosiasi pengusaha yang terdampak kenaikan pajak hiburan tertentu juga sempat menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut pengakuannya, kedua menteri tersebut sependapat bahwa kenaikan pajak 40 persen tidak masuk akal. Dia juga membeberkan bahwa pembahasan aturan pajak hiburan ditemui cacat formil.
“Itu tidak masuk diakal, ya, tidak masuk diakal, sepertinya waktu itu pembahasannnya tidak sampai ke level atas,” ucap Hotman.
Tak hanya itu, pengacara kondang tersebut juga sempat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak tahu menahu mengenai detail kenaikan pajak hiburan tertentu. Hotman menduga ada oknum pejabat daerah yang ‘bermain’.
“Bahkan menurut sumber yang saya tahu resmi dari Istana, presiden pun tidak tahu itu, berarti ada oknum pejabat bawahan yang tidak melaporkan secara detail,” ucap dia.
“Ada oknum tertentu berambisi entah karena apa bisnis ini tutup,” tambah dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Maya Saputri
