Indeks Pajak Hiburan

Menurut Sandiaga Uno, pajak hiburan ini jangan memicu suatu polemik karena kita sekarang sedang bersaing dengan destinasi wisata dunia lainnya.

Kenaikan pajak hiburan berpotensi menyebabkan usaha bisnis malam di Bali tutup.

Menurut Airlangga, bupati/walikota dapat menetapkan tarif yang lebih rendah dari 75 persen atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40 persen.

Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri untuk dibuatkan skema pemberian insentif pajak penghasilan Badan mencapai 10% untuk sektor pariwisata.

Pendapatan daerah dari pajak hiburan menembus Rp2,2 triliun pada 2023, mendekati realisasi tahun 2019 (sebelum COVID-19).

Bawono Kristiaji menyebut, kenaikan tarif Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tak akan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menilai aturan menaikkan tarif pajak hiburan akan membuat para pengusaha hiburan gulung tikar.

Kenaikan pajak hiburan ini direspons para pengusaha hiburan DKI yang tak pernah diikutsertakan dalam pembuatan aturan ini.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, resmi menetapkan pajak hiburan naik dari 25 persen menjadi 40 persen.

Sandiaga Uno, meminta pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan kebijakan pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen.

Artikel ini menjelaskan tentang apa itu pajak hiburan dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Selain itu, ada pula penjelasan tentang kenaikannya.

Inul Daratista protes pajak hiburan 2024 naik 40-75 persen. Bagaimana aturan resmi terbarunya menurut Undang-Undang?

Usulan menaikkan pajak hiburan hingga 40 persen dinilai tak relevan dan berpotensi menggerus pendapatan daerah.