Sandiaga akan Bahas Regulasi DP Nol Rupiah Bersama PT Nusa Kirana

Oleh: Hendra Friana - 1 Maret 2018
Dibaca Normal 1 menit
Sandiaga akan membahas sejumlah ketentuan tentang program DP Nol Rupiah bersama pengembang rumah tapak di Rorotan, PT Nusa Kirana.
tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menggelar pertemuan dengan manajemen PT Nusa Kirana, pengembang rumah tapak DP Nol Rupiah di Keluirahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Pertemuan itu akan berlangsung pada Jumat (2/3/2018). Sandiaga mengatakan pertemuan itu akan membahas sejumlah hal mengenai ketentuan dalam program DP Nol Rupiah.

Dia mencontohkan salah satu topik pembahasan ialah skema pembiayaan DP Nol Rupiah yang akan dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Perumahan DKI Jakarta.

BLUD yang akan disahkan melalui Peraturan Gubernur DKI itu akan bertugas menjual hunian tanpa Down Payment (DP) atau uang muka di Jakarta kepada konsumen. BLUD itu juga akan bekerja sama dengan industri perbankan untuk melaksanakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kita ada (pembahasan soal) keterbatasan, karena regulasi program pemerintah DKI baru jadi nanti bulan April dan kita harus sinkronkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).

Jadwal pertemuan itu hanya berselang 2 hari usai Pemprov DKI Jakarta membatalkan peluncuran dan groundbreaking pembangunan rumah tapak DP Nol Rupiah di Rorotan. Peluncuran rumah tapak itu semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin. Bahkan, di hari itu, tenda-tenda dan panggung seremoni sudah disiapkan di lokasi acara.


Sandiaga mengaku mengapresiasi inisiatif PT Nusa Kirana menyediakan perumahan murah di Jakarta. Apalagi, Nusa Kirana merupakan pengembang swasta pertama yang mengajukan diri sebagai penyedia rumah tapak untuk program DP Nol Rupiah.

Menurut Sandiaga, kesepakatan antara Pemprov DKI dengan pengembang itu belum terwujud karena beberapa masalah. Karena itu, rencana groundbreaking rumah tapak itu pada Rabu kemarin dibatalkan.

Salah satunya, harga jual rumah tapak yang ditawarkan PT Nusa Kirana di atas Rp300 juta. Sementara, skema FLPP mensyaratkan harga rumah maksimal Rp148,5 juta.

Harga rumah tawaran PT Nusa Kirana juga jauh lebih mahal ketimbang rumah susun DP Nol Rupiah tipe 21 di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rusun itu dibangun BUMD DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya yang bermitra dengan perusahaan swasta, PT Totalindo Eka Persada.

"Sebelumnya, [kerja sama] swasta-BUMD lebih fleksibel. Swasta murni tidak se-fleksibel itu. Tapi kita harus mencari satu format. Kasih waktu kami 1-2 minggu," kata Sandiaga.


Baca juga artikel terkait RUMAH DP NOL RUPIAH atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom