tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan bukan program Pemprov DKI Jakarta, melainkan program swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan program DP 0 rupiah yang diinisiasi oleh dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Anies juga menyebut bahwa dirinya tak pernah mengatakan bakal ada program DP 0 rupiah di Rorotan, Cilincing Jakarta Utara.
"Cek kata-kata saya. Pernah saya ngomong soal rumah ini?" kata Anies di kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).
Hal ini berbeda dengan yang dilontarkan Sandiaga Uno beberapa waktu sebelumnya. Tiga hari lalu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menyebut bahwa Pemprov akan melakukan groundbreaking rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan yang dibangun oleh Pengembang PT Nusa Kirana.
Namun pada Rabu, 28 Februari kemarin atau saat hari-H groundbreaking tersebut, Pemprov DKI tak hadir di lokasi acara. Sandi mengatakan, Pemprov dan pengembang belum mencapai kesepakatan soal harga dan skema pembiayaan yang jadi syarat program DP 0 rupiah.
"Saya inginnya sih kita jangan terlalu terburu-buru, tapi kita pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kita memberikan rumah DP 0 rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp3,7 juta sampai angka Rp7 juta," ucap Sandiaga di Balai Kota, kemarin (28/2/2018).
Wacana DP 0 Rupiah di Rorotan pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di kawasan Tanah Abang 20 Januari lalu.
Kepada pewarta, politikus Gerindra ini mengatakan bahwa PT Nusa Kirana, pengembang perumahan di kelurahan Rorotan tertarik bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun rumah tapak DP 0 Rupiah.
"Swasta banyak lho yang mau kerja sama, misalnya sebentar lagi ada di Malaka, Rorotan, itu ada perusahaan Nusa Kirana, dia akan bangun, mungkin sekitar 200 unit," ujarnya.
Hal tersebut diafirmasi sehari setelahnya oleh Sandiaga. Namun ia menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah rumah lapis dengan 3-4 lantai. Ia juga meminta pengembang untuk tidak terburu-buru lantaran ada sejumlah ketentuan yang musti dipenuhi sebelum bergabung ke program DP 0 rupiah.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Agustino Darmawan kepada pengembang. Ia mengaku telah mewanti-wanti pengembang bahwa rumah DP 0 Rupiah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pada saat ketemu saya, dia bilang, untuk warga berpenghasilan rendah. Dia infonya begitu. Oh baguslah kalau begitu, tapi setelah dicek harganya ternyata di atas 140 juta. Kalau skema FLPP itu kan maksimum 140 juta untuk landed house-nya," katanya saat dihubungi, Kemarin (28/2/2018).
"Kalau seperti itu enggak bisa masuk skema FLPP (DP 0 rupiah)," tambah Agus.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
