tirto.id - Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan sebab utama peluncuran dan groundbreaking (peletakan batu pertama) perumahan tapak DP Nol Rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, pada hari ini, batal digelar.
Dia menjelaskan program rumah DP Nol Rupiah milik Pemprov DKI menganut skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema itu merupakan program rumah murah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Di Rorotan itu, skemanya bukan FLPP," kata Agustino saat dihubungi Tirto pada Rabu (28/2/2018).
Menurut dia, harga rumah tapak dalam skema FLPP sekitar Rp140 juta. Sementara harga hunian yang dijual oleh PT Nusa Kirana, yakni pengembang perumahan di Rorotan, jauh lebih mahal. Apalagi, rumah yang dijual pengembang tersebut adalah tipe 45 atau memiliki luas total 5x9 meter persegi.
"Tanahnya saja sudah berapa, di sana? Pinggir lagi. Kalau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) saja Rp2,3-2,5 juta, itu sudah berapa?" Kata Agustino.
Dia memperkirakan harga tanah untuk setiap unit hunian di perumahan Rorotan bisa mencapai Rp165 juta. Jika rumah itu dijual tanpa uang muka, paling tidak konsumen pembelinya bukan kelas menengah ke bawah dengan penghasilan Rp4-7 juta perbulan.
"Tipe 45 kan, 45 kali Rp2,5 juta sudah Rp115 juta, baru tanahnya. Belum lagi fasos-fasumnya, masuk ke development cost-nya juga, 30 persen. Tambahin saja 30 persen dari 115 juta," kata dia.
Penjualan rumah tapak dengan DP Nol Rupiah itu, menurut Agustino, hanya dimungkinkan di luar skema FLPP dengan cicilan dan bunga lebih besar dari yang diinginkan Pemprov DKI.
"Kalau skema FLPP itu kan maksimum untuk landed house-nya (rumah tapak) Rp140 juta. Nah, (rumah tapak) ini lebih dari itu harganya. Ya pastilah di jakarta mana ada yang murah harganya. Karena yang dijual berikut tanahnya," kata Agustino.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
