tirto.id - Muhammad Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam (FPI) yang baru saja pulang setelah kurang lebih tiga tahun menetap di Arab Saudi, dan para pengurus pusat organisasinya akan menggelar tablig akbar ke berbagai daerah di Indonesia. Dia akan berceramah dan mengonsolidasikan kekuatan untuk menggelar sesuatu yang ia sebut sebagai: 'revolusi akhlak'.
“Kami akan sowan ke para habib, ulama, tokoh umat Islam di berbagai daerah. Itu untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak,” katanya dalam peringatan maulid Nabi Muhammad saw di Petamburan, Jakarta, yang mendatangkan kerumunan massa, 14 November kemarin.
Rizieq mengeluarkan ultimatum: bahwa jangan pernah ada yang berani-berani menghalangi tablig akbar ini sebab mereka akan melawannya. Ia bahkan bicara soal angkat senjata jika apa yang disebutnya “musuh” melakukan hal yang sama. “Kecuali kalau musuh memakai senjata menembaki kita, kecuali kalau musuh pakai senjata untuk membunuh kita, kita angkat senjata. Kita perang!”
Bagi dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin, langkah Rizieq dan FPI untuk keliling Indonesia dapat “memperkokoh dan memperbesar organisasi”. Berbanding lurus dengan itu, upaya Rizieq berpotensi semakin “memperparah ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah dan DPR,” katanya kata saat dihubungi wartawan Tirto, Senin (16/11/2020) sore.
Sejak tampil kembali sebagai kekuatan politik pada 2016 lalu, Rizieq dan FPI selalu beroposisi terhadap Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, lebih spesifik, revolusi akhlak dapat membuat Jokowi semakin tidak dipercaya para pengikut Rizieq.
Revolusi akhlak yang dimaksud Rizieq memang terkait erat dengan persoalan politik. Apa yang ia maksud bukan akhlak masing-masing individu, tapi akhlak dari penyelenggara negara.
Ia menyinggung ini saat ceramah di maulid. Rizieq awalnya bicara soal omnibus law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu dan ditentang publik. Sama seperti alasan pihak-pihak yang kontra, Rizieq menilai proses pembuatan UU tersebut aneh dan lucu karena jumlah halamannya berubah-ubah.
“Ini lagi bikin UU atau kuitansi warung kopi?” kata Rizieq.
Ia menilai DPR dan pemerintah semestinya mengundang ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, buruh, hingga mahasiswa untuk membuka dialog sebelum mengesahkan UU. Sebab para anggota dewan adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, katanya.
Rizieq lantas bilang pernah membaca berita bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku hanya membaca draf UU Cipta Kerja secara acak karena halamannya terlampau banyak. Ia heran mengapa masyarakat disuruh membaca secara penuh sedangkan pejabatnya tidak. Tepat di sinilah ia bicara tentang akhlak.
“Bikin UU enggak pakai baca tapi ketok palu, punya akhlak enggak? Enggak punya akhlak. Jadi kita sekarang sedang krisis akhlak. Mulai dari presiden, menteri, sampai pejabat bawah krisis akhlak. Berarti revolusi akhlak penting tidak? Setuju? Siap? Takbir!”
Ujang menilai ujung dari ketidakpercayaan tersebut adalah munculnya demonstrasi besar di berbagai daerah. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi pemerintah mengembalikan kepercayaan publik, bagaimanapun caranya. “Jika rakyat percaya ke pemerintahnya, maka gerakan-gerakan itu tak akan membesar,” katanya.
Peneliti politik Islam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menduga revolusi akhlak yang digaung oleh Rizieq adalah oposisi dari 'revolusi mental' yang dicanangkan Jokowi sejak 2014 lalu. Sementara mengapa itu 'dipasarkan' dengan cara keliling Indonesia, menurutnya, adalah upaya mengukur seberapa luas jangkauan popularitas Rizieq di luar DKI Jakarta dan Jawa Barat--yang menurutnya merupakan basis tradisional Rizieq.
“Dengan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai target, HRS berupaya untuk tampil sebagai tokoh populis untuk merangkul suara-suara akar rumput yang selama ini kontra dengan omnibus law itu, menyerang secara politis pemerintahan Jokowi. Makanya kata 'akhlak' dipakai untuk pemanis agar membuat orang tergiur,” kata dia kepada reporter Tirto.
“HRS ini paham betul kalau serangkaian gelombang demo omnibus law kerap kali mentah karena aksi represif dari aparat.”
Ia lalu meminta pemerintah “berjaga-jaga” dengan rencana ini. “Karena saya lihat revolusi akhlak ini bisa membius banyak orang yang kontra dengan omnibus law. Terlebih dengan 'baju' agama, demonstran bisa makin percaya diri seperti halnya aksi 212 di tahun 2017 silam,” tambahnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
