tirto.id - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian mengkritik Pemprov Jakarta yang mengaku terkendala dana APBD untuk merevitalisasi waduk. Padahal, infrastruktur tersebut amat dibutuhkan untuk mengendalikan banjir.
Justin mengatakan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sangat besar yakni mencapai Rp4.430.487.904 pada 2022. Sementara untuk revitalisasi waduk sendiri telah dianggarkan sebesar Rp443.580.128.
"Jadi alasan kekurangan dana itu kurang relevan, karena anggaran ada dan besar," kata Justin kepada Tirto, Rabu (9/3/2022).
Anggota Komisi D DPRD DKI itu merinci, uang sebesar Rp443 miliar itu dialokasikan Rp233.770 miliar untuk keperluan penyesuaian atribut Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK) dan Rp64.999 untuk keperluan penyempurnaan Uraian PASK (Komponen dan kode rekening) dengan tidak mengubah lagi PASK.
Kemudian Rp144.810 untuk Waduk Aseni 31.000 m2 demi mengatasi banjir di wilayah Semanan, Waduk Kampung Dukuh (mengatasi banjir di wilayah Kramat Jati, Makasar Pinang Ranti), Waduk Mabes Hankam TNI, Waduk Cimanggis Kampung Rambutan (Turap Kali Cipinang, Sunter Selatan Lanjutan-Tambahan untuk pembangunan Waduk Cilangkap 33.900 m2 - Pembangunan waduk/situ Munju, 62.700 m2 untuk mengatasi banjir di wilayah Cipinang).
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga telah mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk penanganan banjir.
Pemprov DKI mendapat dana PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
"Ini cuma masalah kemauan, uangnya ada, tapi belum ada realisasi," tandas Justin.
Lebih lanjut, Justin menyayangkan anggaran Pemprov DKI sebesar Rp400 miliar untuk membuat sumur resapan nyatanya tak efektif dalam membendung banjir.
Dari kondisi itu, hal yang paling dikritisi oleh PSI adalah Pemprov DKI mengaku kekurangan anggaran untuk revitalisasi waduk, namun malah menggelontorkan dana besar-besaran untuk penyelenggaraan Formula E.
Padahal menurut dia, revitalisasi waduk sangat urgen untuk menangani banjir dan demi kepentingan publik, dibandingkan penyelenggaraan Formula E yang tidak genting dan hanya untuk kepentingan elite.
"Itu menyedihkan, semestinya Anies peduli dengan kesulitan masyarakat Jakarta, jadi saya kira lebih banyak menghabiskan waktu mencari panggung dengan Formula E. Anies harus turun lihat problem Jakarta. Kalau dia turun, pasti nggak kepikiran menyelenggarakan Formula E. Jadi Formula E hanya sia-sia, kasihan rakyat, saya sangat sesalkan," tandasnya,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui revitalisasi waduk di Ibu Kota terkendala anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terbatas.
Riza menuturkan, Pemprov DKI memiliki program 942-DV yang terdiri atas pembangunan sembilan polder, pembangunanan empat waduk dan revitalisasi dua kali atau sungai. Infrastruktur tersebut amat dibutuhkan untuk mengendalikan banjir.
"Memang ada keterbatasan karena COVID-19, keterbatasan dana, jadi belum semua bisa dilakukan revitalisasi [Waduk di Jakarta]," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2022).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Fahreza Rizky
