Menuju konten utama

Respons Pengusaha Ritel soal Seruan Boikot Produk Israel

Roy Mandey mengatakan hak konsumen akan terancam imbas seruan boikot produk-produk tertentu yang memiliki keterkaitan dengan eskalasi konflik Hamas-Israel.

Respons Pengusaha Ritel soal Seruan Boikot Produk Israel
Calon pembeli berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (6/10/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

tirto.id - Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (APRINDO), Roy Mandey, mengatakan hak konsumen akan terancam imbas seruan boikot produk-produk tertentu yang memiliki keterkaitan dengan eskalasi konflik Hamas-Israel. Hal ini merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram mendukung Israel dan tindakan agresinya ke Palestina.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan fatwa tersebut termaktub dalam aturan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina.

"Konsumen perlu makanan itu, perlu minuman itu, jadi hak konsumen itu memilih, membeli dan mendapatkan, ketika itu tidak tercapai bagaimana? Kalau menggantikan barang itu lalu enggak cocok gimana," kata Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Kan enggak ada kamu harus beli ini ini ini. Hormati dan ayomi konsumen," sambung dia.

Roy menganalogikan, fatwa MUI akan menyulitkan kebutuhan tertentu seperti produk customer goods. Misalnya, bayi membutuhkan produk susu tertentu yang tidak bisa digantikan dengan produk lain yang dikecualikan dalam fatwa yang beredar.

Dalam kondisi demikian, menurut Roy, pemerintah harus adil membaca dan melihat situasi dan kondisi, dan diperlukan langkah yang adaptif dalam merespons situasi.

Misalnya, kata dia, bagaimana menggerakkan misi kemanusiaan bersamaan dengan melihat dari sisi konsumen. Ia menyayangkan pengabaian hak konsumen dan dampak domino ke depan.

"Pengurangan tenaga kerja atau PHK, kalau produktifitas turun ya pasti hubungannya secara langsung, sementara tenaga kerja terus tumbuh," ucap dia.

Hal ini yang secara ekosistem perlu dilihat pemerintah secara adil, mulai langkah misi perdamaian dan kemanusiaan yang mengikutsertakan masyarakat, sehingga mempertimbangkan hak konsumen.

Namun demikian, APRINDO menghargai keputusan pemerintah dalam menindaklanjuti dampak konflik geopolitik yang terjadi. Namun, perlu juga mempertimbangkan efek yang akan muncul jika keputusan membatasi barang tertentu dilanjutkan secara berkepanjangan.

"Kita menghargai keputusan pemerintah tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

Baca juga artikel terkait BOIKOT PRODUK ISRAEL atau tulisan lainnya dari Faesal Mubarok

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Faesal Mubarok
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang