tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui ketersediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sebagian sekolah belum optimal.
Hal itu ditandai dengan belum meratanya satuan pendidikan penyelenggara UNBK yang memiliki sarana komputer memadai dan akses internet.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengklaim pemerintah pusat sudah berusaha optimal. Menurut dia, semestinya pemerintah daerah perlu mendukung penyediaan sarana komputer dan akses internet di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK.
"Kami berupaya setiap tahun pengadaan TIK dari pusat cukup banyak, harapannya dari daerah juga menganggarkan yang sama sehingga bisa mempercepat," ujar Didik di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
Dukungan pemerintah daerah, kata dia, bisa mendorong pelaksanaan UNBK lebih maksimal. Didik mengingatkan UNBK penting sebagai tolak ukur integritas, baik peserta didik maupun sekolah di Indonesia.
"Kenapa UNBK perlu dilakukan seluruh di Indonesia, supaya tingkat integritas kita naik signifikan. Sekarang sudah naik walaupun di SMP baru 83 persen, tapi tahun depan kami berharap 100 persen," ujar dia.
Kendati masih ditemui ada sekolah penyelenggara UNBK kekurangan komputer, Didik mengklaim sejauh ini persiapan dan pelaksanaannya berjalan lancar.
"UNBK masih berjalan dan proses sejauh ini tak ada kendala masih lancar," ujar Didik.
UNBK SMA sudah selesai digelar pada tanggal 1, 2, 4 dan 8 April 2019. Siswa SMK atau SMA sederajat yang tidak bisa mengikuti UN pada jadwal itu, bisa melaksanakan ujian susulan pada 15 dan 16 April 2019.
Sedangkan UNBK untuk jenjang SMP/MTS akan digelar pada 22-25 April 2019. Ujian susulan untuk UN SMP dijadwalkan pada 29 dan 30 April 2019. Khusus untuk siswa di Papua, Papua Barat, dan NTT, UNBK SMP akan digelar pada tanggal 23, 24, 25 dan 27 April 2019.
Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, dalam pelaksanaan UNBK tingkat SMA, masih ada sejumlah sekolah penyelenggara ujian jenis ini, terutama di kawasan pinggiran, yang tak punya akses ke jaringan internet atau bahkan tidak memiliki fasilitas komputer.
Akibatnya, siswa-siswa sekolah yang kekurangan sarana itu harus menumpang ke sekolah lain untuk mengikuti UNBK. Temuan itu misalnya didapatkan Ombudsman di Kabupaten Aceh Jaya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Addi M Idhom
