Masuk tirto.id
tirto.id - Mabes TNI dikabarkan memperketat kesiapsiagaan personel dan alutsista di seluruh wilayah Indonesia menyusul eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Langkah ini diklaim disebut berdasar informasi adanya Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang menginstruksikan status "Siaga 1" bagi seluruh jajaran prajurit.
Dalam instruksi tersebut, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan kekuatan untuk melakukan patroli di berbagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan sentra ekonomi, mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun, hingga kantor PLN.
Menanggapi hal tersebut, Kapuspen Mabes TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI selalu bergerak secara profesional dalam menghadapi dinamika global.
"TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional," ujar Aulia saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026) seperti dikutip dari Antara.
Meski tidak secara eksplisit membenarkan kabar terkait telegram yang beredar, Aulia memastikan bahwa pengecekan kesiapan pasukan melalui apel rutin terus dilakukan guna memperkuat pertahanan negara.
Dukungan Parlemen terhadap Langkah TNI
Di sisi lain, Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya antisipatif tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai kebijakan ini merupakan strategi krusial untuk menjaga ketahanan bangsa di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
"Komisi I DPR RI memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa," kata Dave di Jakarta, Minggu.
Dia menilai upaya peningkatan kesiapsiagaan sebagai wujud nyata komitmen negara menjaga stabilitas dalam negeri. Dave menambahkan bahwa peningkatan status ini bukan sekadar urusan militer, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan DPR dianggap sebagai fondasi penting agar setiap langkah tetap transparan dan sesuai kepentingan rakyat. Dia pun menegaskan Komisi I DPR RI mendukung langkah antisipatif TNI dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta kemitraan strategis.
"Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," tegas politisi tersebut.
Hingga saat ini, penjagaan di titik-titik strategis dilaporkan mulai ditingkatkan guna memastikan stabilitas dalam negeri tetap terjaga meski situasi di kawasan Timur Tengah terus memanas.
Penulis: Antara
Editor: Rina Nurjanah
