tirto.id - Rencana Tim Perancang Anggaran Daerah (TPAD) memangkas alokasi dana penanggulangan banjir pada APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018 menuai protes dari anggota dewan. Suara penolakan muncul dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dihadiri oleh perwakilan Pemprov DKI, pada hari ini.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, misalnya, mengatakan bahwa alokasi anggaran penanggulangan banjir di APBD-P 2018 seharusnya justru ditambah. Sebab, kata dia, jumlah titik rawan banjir di Jakarta masih belum mengalami penurunan.
"Kalau saya melihat sekarang ini, kok kenapa diturunkan? Kalau perlu ditambah. Jadi, suatu saat kita kekurangan anggaran, kita sudah siap nih," kata Prasetio dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, pada Rabu (29/8/2018).
Selain itu, Prasetio mengaku masih menemukan proses normalisasi aliran sungai-sungai di Jakarta yang belum tuntas atau malah mandek. Karena itu, Prasetio khawatir pengurangan anggaran akan berpengaruh buruk bagi upaya penanggulangan banjir di Jakarta.
"Masalah kita banyak ini, coba beri saran ke Pak Gubernur. Bahaya ini kalau ini tidak ditindaklanjuti," kata dia.
Dalam rancangan APBD-P 2018, beberapa anggaran kegiatan yang berkaitan dengan normalisasi maupun pemeliharaan aliran sungai tercatat dipangkas. Beberapa di antara pos anggaran yang dipangkas adalah:
1. Anggaran pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya sistem aliran timur sebesar Rp87.2 miliar
2. Anggaran pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung, dan kelengkapannya di Jakarta Barat sebesar Rp57 miliar
3. Anggaran pembangunan saluran, saluran penghubung, dan kelengkapannya di Jakarta Utara Rp64,6 miliar
4. Anggaran pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapan sistem aliran timur Rp34,89 miliar
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
