tirto.id - Sejak kecil ia bercita-cita menjadi dokter. Jika tercapai, gadis itu akan mengambil spesialisasi anak dan berjanji mengabdikan diri di pelosok-pelosok Indonesia. Tapi, apa daya, harapannya terhalang kolom pertanyaan tes seleksi masuk fakultas kedokteran yang menanyakan kemampuan ekonomi orangtua dan besar sumbangan.
Kali itu ia memang mencoba ujian masuk peserta mandiri sebuah universitas negeri di Jawa Tengah. Ada sejumlah kolom pertanyaan wawancara bersifat “pribadi”. Salah satunya tentang besar sumbangan pendidikan yang bisa dipilih, dari belasan juta hingga ratusan juta rupiah. Ringkasnya, menanyakan beban dan kemampuan orangtua menyokong biaya pendidikan selama dia kuliah.
Norita, gadis itu, bukan siswa berakal dangkal. Prestasi akademiknya selalu menempati peringkat sepuluh besar di salah satu sekolah negeri di Solo, Jawa Tengah. Tapi mujur belum jadi karibnya saat mengikuti ujian itu, beberapa tahun lalu. Ia menduga kolom yang menyelidiki pendapatan orangtuanya itu telah menghalangi impiannya. Akhirnya, ia memilih jurusan farmasi di sebuah universitas swasta di kotanya.
Kisah Chairunisa adalah pengalaman berbeda. Bungsu dari pasangan dokter di daerah Jakarta Selatan, perjalanan karier Chairunisa sebagai dokter cukup mulus. Meski gagal diterima di sebuah kampus negeri, ia tetap mampu memilih jurusan impiannya di sebuah universitas swasta di Jakarta.
Jika tes mandiri di kampus negeri perlu menyiapkan modal, hal yang sama bisa dipastikan terjadi di kampus swasta. Pendeknya, biaya menjadi dokter bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Cerita ini dibenarkan oleh dr. Saifullah, kordinator dokter internship di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Lulusan dokter dari Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 2016, Saifullah mengatakan bahwa kualitas mahasiswa kedokteran yang buruk berawal dari penerimaan melalui jalur mandiri.
Jalur tersebut membuka celah bisnis pendidikan kedokteran melalui proses wawancara yang menanyakan penghasilan orangtua dan aset yang dimiliki. Pihak kampus cenderung memilah calon mahasiswa kedokteran dari kemampuan finansial, bukan kompetensi. Pada masa ia kuliah, tahun 2010, mahasiswa non-subsidi bisa menyetor uang masuk antara Rp300-500 juta.
“Idealnya jangan ada jalur non-subsisdi, cukup sekali tes, tak perlu ada jalur-jalur selain ujian bersama,” ujar Saifullah.
Kondisi lazim yang menjadi cermin karut marut dunia pendidikan kedokteran diamini Ketua Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis. Ia mengatakan, idealnya fakultas kedokteran menjalani penetapan kuota dengan seleksi akademis dan psikotes. Tujuannya, menyaring mahasiswa yang unggul secara akademis dan sehat secara psikis.
“Tapi ya itu, sekarang yang penting menerima mahasiswa atas alasan materi, sumbangan paling besar,” ujarnya.
Beban biaya kuliah dokter yang mahal, mungkin paling mahal di antara minat studi lain di pelbagai kampus Indonesia, mengakibatkan banyak lulusannya—meski tak semuanya—berpikir harus balik modal dan melakukan praktik bisnis kesehatan. Seperti berjualan obat, atau menyarankan tindakan medis besar seperti operasi sesar padahal pasien sanggup melahirkan normal.
Dokter-dokter itu menjelma agen penjual dan berhasil menerima komisi. Ia bikin pasien merugi karena harus mengeluarkan uang tambahan dan menjalani tindakan medis mubazir. Praktik yang tergolong baru: dokter mengisi kolom tanya-jawab pada aplikasi konsultasi kesehatan, yang jadi sarana baru pendekatan pelayanan medis pada era sekarang.
Hasil survei oleh Indonesian Digital Mums 2017 mengungkapkan perilaku kesehatan para ibu Indonesia yang bergeser ke arah tersebut. Jajak pendapat ini dilakukan pada 1.000 ibu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.
Survei itu mendapati 65 persen responden memilih mencari solusi masalah kesehatan di internet ketika anak sakit. Hanya 15 persen yang segera pergi ke profesional kesehatan, dan 20 persen memilih bertanya ke keluarga atau teman.
Seorang dokter yang mengisi aplikasi konsultasi kesehatan, membeberkan estimasi insentif yang diberikan provider, antara Rp4-5 ribu per jawaban. Setiap pengguna yang menekan tombol “terima kasih” membuat dokter tersebut menerima tambahan komisi Rp1.000.
Dalam seminggu, si dokter—yang minta identitasnya dirahasiakan untuk artikel ini—bisa mendapatkan jatah mengisi 18-20 jawaban selama tiga jam dalam tiga hari. Total dalam sebulan, pemasukan tambahan dari konsultasi online tersebut mencapai Rp1 juta. Jumlah ini akan besar jika si dokter mau mengisi tanya-jawab pada jam-jam sibuk.
“Biasanya banyak diisi oleh dokter yang belum dapat praktik tetap, buat sambilan,” katanya.
Mereka yang Mengabdi di Pelosok Indonesia
Jauh dari beragam fasilitas yang memanjakan. Tak ada alat-alat canggih penunjang diagnosis seperti USG atau pun CT Scan. Pasokan obat yang terbatas. Dokter-dokter yang bekerja jauh dari kota harus punya kemampuan mendiagnosis dengan alat dan informasi minim dari pasien.
Dokter Akbar Sinaga adalah salah satunya. Ia memilih bekerja di salah satu fasilitas kesehatan di wilayah terpencil di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Untuk menjangkau tempatnya bekerja, ia harus menempuh empat jam perjalanan darat bermedan ekstrem dari Kupang.
Sehari-hari Sinaga harus bergumul dengan beragam kendala diagnosis. Pertama kendala bahasa. Masyarakat setempat lebih fasih menggunakan bahasa daerah dan sulit memahami bahasa Indonesia. Kedua, banyak di antara pasien masih enggan dan takut menjalani perawatan medis sehingga lebih memilih pergi berobat ke dukun.
“Kendala bahasa membuat saya susah gali informasi dan mengedukasi pasien. Mereka kebanyakan hanya bilang 'sakit' saat datang dan mengangguk saat diberi penjelasan,” katanya.
Masalah kesehatan di daerah bukan semata tenaga medis yang minim. Tingkat pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Sinaga mengatakan bahwa warga di wilayah kerja dia seringkali menolak tawaran rawat inap karena harus pergi berladang. Jika dirawat, ladang terbengkalai.
Pengalaman serupa dialami dr. Saifullah. Pada 2017 ia menghadapi kendala alat diagnosis saat menjalani dokter muda atau stase saraf pada program internship dan menangani pasien stroke.
“Penegakan diagnosis harus menggunakan CT Scan di Makassar, butuh waktu hingga 7-8 jam ke sana. Apalagi saat cuaca buruk harus menunggu hingga kondisi kondusif buat menyeberang,” ujar Saifullah yang bertugas di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Tabir rasio persebaran dokter di Indonesia yang timpang sedikit terkuak pada kasus kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, beberapa waktu lalu. Di Asmat, hanya ada tujuh dokter yang bertugas untuk 13 Puskesmas.
Usman Sumantri, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Kesehatan, menggambarkan loyalitas pengabdian para dokter dalam angka.
Dari 100 persen dokter yang dibiayai anggaran negara, ada 30 persen dokter yang menyalahi kontrak dan tidak kembali mengabdi ke daerah. Menurut Usman, musababnya adalah fasilitas dan pendapatan.
Jumlah Dokter Cukup tapi Menumpuk di Kota
Menurut Usman Sumantri, dokter cenderung memilih perkotaan karena memberi peluang insentif besar, sarana penunjang profesinya lengkap, serta menawarkan jenjang karier yang jelas.
Tren yang belum dipecahkan ini bakal jadi masalah lebih pelik pada 2019. Pada tahun depan, di bawah satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pendapatan tenaga kesehatan bergantung pada insentif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Kebijakan ini mungkin tak akan jadi soal bagi dokter yang bekerja di kota, tapi menjadi sebaliknya bagi yang bekerja di wilayah dengan persebaran penduduk luas. Mengacu Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia sudah memenuhi rasio ideal dokter dan jumlah penduduk, yakni 1 dokter : 2.500 penduduk. Rasio ini setara 40 dokter menangani 100 ribu penduduk.
Rasio dokter di Indonesia pada 2017 adalah 45 dokter per 100 ribu penduduk atau setara 1: 2.270—hampir mendekati rasio sempurna yang disyaratkan WHO.
Persoalannya justru diungkap oleh data Konsil Kedokteran Indonesia pada 2016, yang menyebut dokter-dokter itu terkonsentrasi di perkotaan.
Jakarta adalah kota dengan rasio dokter paling tinggi, 38,27 dokter per 100 ribu penduduk. Disusul Sulawesi Utara (37,59 per 100 ribu penduduk), dan Aceh (31,43 per 100 ribu penduduk). Di sisi lain, distribusi dokter di beberapa wilayah Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat belum terpenuhi lantaran ketiga provinsi ini berpenduduk gemuk.
Sementara problem tenaga medis di Indonesia bagian timur selain sebaran penduduk dan wilayah yang luas juga medannya sulit. Wilayah ini hanya memiliki rasio di bawah 15 dokter per 100 ribu penduduk.
Kondisi ini diperparah sejalan otonomi daerah. Tak ada sistem makro yang bisa memaksa dokter menyebar ke daerah, dengan insentif cukup karena penerimaan dokter menjadi kewenangan pemerintah daerah. Padahal, idealnya, dokter yang ditempatkan di daerah-daerah tersebut mendapat insentif lebih besar dibanding rekan-rekan mereka yang berpraktik di kota.
“Mereka berpandangan bahwa rezekinya ada di kota, duit ada di kota besar. Kenapa harus mau ke daerah?” ujar Usman Sumantri dari Kementerian Kesehatan.
Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Fahri Salam
