Indeks Kuliah Kedokteran

Kemenkes bersama Kemenristekdikti sudah sepakat untuk mengendalikan lulusan dokter pada Fakultas Kedokteran yang ada saat ini dengan cara memberlakukan sistem kuota.

Ujian masuk Tokyo Medical University dicurangi agar jumlah mahasiswi perempuan bisa ditekan sesedikit mungkin. Diskriminasi sistematis (dan kultural) berlanjut hingga ke tempat kerja.

Dari berjualan obat, mengisi aplikasi konsultasi kedokteran, hingga mengingkari kontrak pendidikan.

Perlu segera revisi regulasi pendidikan dokter agar tiada lagi cerita mahasiswa yang depresi berat dan enggan ditempatkan di pelosok.

Uji kompetensi "berstandar nasional" justru telah meningkatkan jumlah retaker: lulus kuliah kedokteran tapi terhambat bekerja.

Sudah ada tiga dokter muda yang meninggal dan ratusan lain yang depresi berat karena sistem pendidikan kedokteran yang semrawut.

Peraturan menteri tersebut akan mengatur kuota untuk mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi, yang mengacu pada akreditasi dan kelulusan mahasiswa.

Calon mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu jangan khawatir melihat besarnya biaya pendidikan kedokteran. Dengan berlakunya UKT, mahasiswa tidak mampu di perguruan tinggi negeri tidak perlu membayar uang semester.

Penelitian terbaru menemukan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki risiko tinggi terkena depresi. Pasalnya, menurut studi tersebut, sekolah medis memang dikenal cukup menekan dan kompetitif.

Mahalnya biaya pendidikan kedokteran salah satunya disebabkan karena adanya izin kepada universitas untuk menarik uang pangkal kepada calon mahasiswa. Itulah sebabnya universitas menerapkan uang pangkal dalam jumlah yang seringkali sangat mahal dan tidak terjangkau masyarakat tidak mampu.

Biaya kedokteran terus melambung tinggi dan tidak terkendali. Si miskin pun harus mengubur mimpinya jika ingin menjadi dokter. Padahal, Indonesia harus mencetak banyak dokter yang berkualitas di berbagai penjuru negeri. Apa sebenarnya yang terjadi?