Rachmawati Minta Tap MPRS No.33 Warisan Orba Dicabut

Rachmawati Soekarnoputri selaku Ketua Pendiri Yayasan Universitas Bung Karno mengatakan penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni belum sempurna jika TAP MPRS No.33 Tahun 1967 belum dicabut

Sumber: Antara

Terbit 6 Jun 2016 21:37 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Rachmawati Soekarnoputri. Antara foto.

tirto.id - Ketua Pendiri Yayasan Universitas Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, menginginkan agar TAP MPRS NO. 33 Tahun 1967 yang berisikan tuduhan bahwa Presiden Soekarno mendukung Gerakan 30 September (G30S) dicabut. Ia menilai, penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni belum sempurna jika TAP MPRS tersebut belum dicabut.

"Oleh sebab itu saya menginginkan ketetapan tersebut ditiadakan,” kata Rachmawati saat memperingati 115 tahun Soekarno di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Senin (6/6/2016).

Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, karena di satu sisi Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tetapi di sisi lain, TAP MPRS tersebut justru menyebut Bung Karno sebagai pengkhianat negara.

Putri dari Soekarno itu juga menegaskan, bahwa TAP MPRS tersebut telah mencoreng nama ayahnya karena menyebut Soekarno terlibat dalam G30S.

"Bagaimana bisa, Soekarno yang kabarnya hendak dikudeta malah terlibat dalam aksi tersebut dan melawan Pancasila yang ia buat sendiri. Saya heran TAP MPRS warisan Orde Baru ini tak kunjung dicabut, pada 2003 pemerintah sempat meninjau ulang sejumlah TAP MPRS, namun tak menyinggung sama sekali TAP MPRS 33 Tahun 1967." kata dia.

Ia mengatakan, pada tahun 2011 pihaknya juga telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan TAP MPRS tersebut, namun saat itu MK tidak berani mengambil tindakan.

TAP MPRS No. 33 Tahun 1967 tersebut, kata dia, membuat nama, ajaran, dan paham sang proklamator dikebiri oleh pemerintah Orde Baru.

Selain itu, kata dia, TAP MPRS tersebut juga berdampak pada saat dirinya mendirikan Universitas Bung Karno.

"Saya mendirikan UBK saja perlu menunggu sampai 16 tahun. Ketika zaman Habibie baru diizinkan," ucapnya.

Dia juga mengatakan, saat ini paham yang berkembang cenderung mengarah ke Liberal Kapitalistik, untuk itu ia menginginkan bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 dan azas Pancasila.

"Sekarang paham kita cenderung Liberal Kapitalistik. Itu yang ditentang Bung Karno. Pancasila tidak akan bisa berjalan kalau kita masih berbau kapitalistik," ucap Rachmawati Soekarnoputri.