Hukum
Yusril Ungkap Upaya Indonesia dalam Pemulangan Hambali Eks JI
Yusril mengaku, salah satu tantangan pemulangan Hambali adalah proses pidana yang dijalani merupakan pidana militer dan bukan pidana sipil.
Indeks Hukum
KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda 5 Februari
KPK meminta sidang diundur 3 minggu, tetapi hakim menetapkan sidang mundur 2 minggu dan disetujui oleh kuasa hukum Hasto.
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Importasi Gula
Sebanyak tujuh tersangka akan menjalani masa penahanan. Sementara itu, dua tersangka lainnya, yakni HAT dan ES, masih dalam pencarian.
Menteri Agus Minta Klarifikasi WN Cina Taruh Uang di Paspor
Agus ingin mengetahui alasan WN Cina berinisial LB membuat konten menaruh uang di paspor dan menggunggah di medsos.
Polri Ungkap 3 Sindikat Judol, Total Aset Disita Rp61 Miliar
Satu dari ketiga sindikat judol diduga berafiliasi dengan kelompok judol Kamboja dan ketiga sindikat memiliki lebih dari satu situs judol.
LKPP Koordinasi dengan KPK Cegah Korupsi Lewat e-Katalog
LKPP melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan membahas sistem katalog elektronik (e-katalog) versi 6 (V6) untuk meningkatkan pencegahan korupsi.
Polri Resmi Bentuk Desk Penanganan Masalah Ketenagakerjaan
Listyo mengeklaim, kehadiran desk ketenagakerjaan akan mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang kerap terjadi saat ini.
KPK Perpanjang Cegah Walkot Semarang Mbak Ita ke Luar Negeri
KPK memperpanjang masa pencegahan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, bepergian ke luar negeri.
PPATK Laporkan Kades yang Diduga Pakai Dana Desa untuk Judol
PPATK melaporkan temuan soal dugaan penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judol oleh kepala desa ke Kejaksaan Agung.
Kerabat Buron Harun Masiku Kesal Bolak-Balik Diperiksa KPK
Kerabat buron Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, mengaku kesal karena bolak-balik diperiksa KPK untuk mencari keberadaan saudaranya yang hilang.
KKP & TNI AL Sepakat Akan Bongkar Pagar Laut Banten 2 Hari Lagi
Trenggono menegaskan TNI AL dan KKP sepakat memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada pemilik pagar laut untuk mengaku sebelum pagar tersebut dibongkar.