Indeks Yusril Ihza Mahendra

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua partai datang ambil nomor urut, PBB dinyatakan tak lolos dan tak ikut pemilu, anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah," ujar Yusril.

Yusril menyatakan PBB sudah siap menggugat keputusan KPU sekaligus menempuh proses hukum pidana apabila ada keterlibatan komisioner untuk menggagalkan partainya mengikuti Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Yusril Ihza Mahendra jadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal tersebut menghalangi partainya untuk mengajukan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut pejabat yang mengusulkan agar status PNS eks HTI dicabut adalah pejabat bodoh.

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perrpu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus, dinilai pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, tidak tepat.

Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah  tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.

Yusril menjelaskan, dalam kasus pengadaan mobil listrik itu menyatakan adanya kerugian negara, tetapi bukan BPK yang menyatakan, melainkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sidang pertama praperadilan Dahlan Iskan ditunda sampai Senin minggu depan karena pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak hadir hingga pukul 13.00 WIB.

Bagaimana proses jual-beli aset sebuah perusahaan daerah melibatkan Dahlan Iskan hingga dia dituduh merugikan negara sebelas miliar?

Debat kandidat politik di Indonesia mulai semarak sesudah Soeharto lengser. Pada medio 1999, masih dalam medium terbatas, debat antara calon pemimpin memuat serangan personal.