Indeks Yusril Ihza Mahendra

"Pak Yusril kan pengacara. Selama ini jadi pengacara HTI tidak diributkan, jadi pengacara buruh, pengacara habib tidak diributkan. Itu kan profesi Pak Yusril sebagai pengacara," kata Jurhum.

Yusril menyatakan siap membela Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai kuasa hukum, termasuk dalam menghadapi fitnah kepada pasangan capres-cawapres tersebut.

Yusril Ihza Mahendra yakin dapat bekerja secara profesional sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin sebagaimana saat bekerja untuk Golkar.

Yusril Indra Mahendra menanggapi perihal insiden walk out yang dilakukan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye damai.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seorang presiden petahana tak memiliki kewajiban untuk mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai presiden di periode berikutnya.

"Selama ini PBB sudah maksimal menjaga komunikasi dengan mereka (PKS, PAN dan Gerindra), tetapi toh kawan kawan Gerindra sangat acuh terhadap PBB," kata Sukmo.

"Kami akan laporkan karena jelas itu ada pasal-pasal yang dilanggar di KUHP," kata Yusril.

Tim kuasa hukum Edward Soeryadjaya mengajukan tiga keberatan mengenai kesalahan prosedural dalam persidangan kliennya.

Rizieq Shihab sebagai
capres dinilai sebagai
upaya mempertahankan pamornya.

"Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril.

Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini dianggap punya pandangan yang sama dengan HTI dalam gerakan menegakkan syariat Islam.

Hijrah eks HTI ke
Partai Bulan Bintang.

Said Aqil menyarankan, jika PBB ingin menarik banyak simpatisan, partai tersebut harus mengedepankan akhlakul karimah.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya menargetkan bisa kembali merebut kursi di DPR RI dan membentuk fraksi kuat di parlemen.

Seberapa signifikan bedol kader PPP ke PBB terhadap suara Jokowi di Pilpres 2019?

"Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit Pasal 28 UU ITE," kata Yusril Ihza Mahendra.

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap menerima eks anggota HTI sebagai kader partai itu. Menanggapi wacana ini, KPU menyatakan semua warga negara berhak menjadi kader parpol.

"Kita berharap tidak dikerjain seperti 2014," kata Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengklaim melihat kejanggalan dalam pengumuman partai yang lolos verifikasi faktual di Papua Barat.

KPU menolak permintaan Yusril.