Indeks Yusril Ihza Mahendra

Hijrah eks HTI ke
Partai Bulan Bintang.

Said Aqil menyarankan, jika PBB ingin menarik banyak simpatisan, partai tersebut harus mengedepankan akhlakul karimah.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya menargetkan bisa kembali merebut kursi di DPR RI dan membentuk fraksi kuat di parlemen.

Seberapa signifikan bedol kader PPP ke PBB terhadap suara Jokowi di Pilpres 2019?

"Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit Pasal 28 UU ITE," kata Yusril Ihza Mahendra.

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap menerima eks anggota HTI sebagai kader partai itu. Menanggapi wacana ini, KPU menyatakan semua warga negara berhak menjadi kader parpol.

"Kita berharap tidak dikerjain seperti 2014," kata Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengklaim melihat kejanggalan dalam pengumuman partai yang lolos verifikasi faktual di Papua Barat.

KPU menolak permintaan Yusril.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua partai datang ambil nomor urut, PBB dinyatakan tak lolos dan tak ikut pemilu, anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah," ujar Yusril.

Yusril menyatakan PBB sudah siap menggugat keputusan KPU sekaligus menempuh proses hukum pidana apabila ada keterlibatan komisioner untuk menggagalkan partainya mengikuti Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Yusril Ihza Mahendra jadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal tersebut menghalangi partainya untuk mengajukan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut pejabat yang mengusulkan agar status PNS eks HTI dicabut adalah pejabat bodoh.

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perrpu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus, dinilai pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, tidak tepat.