Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril berkata membentuk partai adalah hal mudah, tetapi yang sulit mempertahankannya. Apalagi kalau berkaitan perkara dana.

Yusril Ihza Mahendra membantah dirinya jadi salah satu kandidat Dewas KPK. Ia juga enggan mengambil jabatan tersebut dan memilih sebagai advokat profesional.

Yusril menuding kerja sama dengan Garuda Indonesia justru memperburuk posisi utang Sriwijaya Air. Tapi benarkah demikian?

Yusril menyebut Sriwijaya Air dipaksa membayar kontan untuk perawatan pesawat di GMF.

Yusril Izha Mahendra menyebut rekening Sriwijaya sempat diblokir oleh Garuda.

Yusril menerangkan pertama kali mendapatkan informasi BJ Habibie meninggal usai ia menjalankan ibadah salat Magrib bersama Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA menunjukkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan koruptor.  

Yusril menyatakan, meskipun sidang di MK digelar lebih lama, tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tidak akan terbukti.

Beberapa simpatisan paslon 02 mewacanakan untuk mengadu masalah sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional.

Tim Kuasa Hukum Paslon 01, tak menyoal Tim Kuasa Hukum 02 yang tak mengucapkan selamat usai hasil putusan sidang MK.

Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra tak memasalahkan permintaan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga agar saksi Anas Nashikin tak ditemui selama rehat.

Sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kembali dibuka, Jumat (21/6/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terkait, TKN Jokowi-Ma'ruf.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan fokus kepada ahli saja.

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai, saksi yang dihadirkan kubu 02 gagal membuktikan tuduhannya saat sidang MK Pilpres 2019.

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di dua bank berstatus anak usaha BUMN.

Yusril mengatakan seluruh dalil Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno tidak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil pemilu.

Menurut tim hukum 01 seharusnya pokok permohonan dalam gugatan Prabowo-Sandiaga berisi tentang kesalahan hasil hitung yang ditetapkan pemohon.

Yusril mengkritik langkah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang meminta bantuan ke LPSK. Dia curiga langkah itu untuk memunculkan kesan bahwa saksi-saksi BPN terancam. 

Menurut Yusril, kutipan tersebut sudah tidak relevan karena sudah diakomodir UU Pemilu yang baru, yakni UU No 7 tahun 2017.

Yusril mengatakan, ada 33 pengacara yang telah diberikan kuasa oleh Jokowi-Ma'ruf untuk menghadapi persidangan sengketa hasil Pilpres di MK.