Indeks Yaqut Cholil Qoumas

KPK belum tahu alasan permintaan penundaan dan masih menunggu surat resmi dari pihak Yaqut.

KPK belum memastikan apakah pemeriksaan tersebut akan langsung diikuti dengan penahanan terhadap Yaqut.

KPK segera melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Yaqut ke tahap selanjutnya setelah putusan praperadilan itu.

Hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah sesuai prosedur.

Baik pihak Yaqut maupun dari KPK pada hari ini hanya menyerahkan dokumen kesimpulan sebagai bahan pertimbangan putusan praperadilan.

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, ahli UGM Oce Madril menilai KPK wajib memberi surat penetapan tersangka agar tak cacat formil.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Hakim Sulistyo menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kemenangan perkara, hal tersebut penipuan.

Praperadilan ini menguji sah atau tidaknya penetapan Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

Mellisa menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 dan 3 KUHAP Baru.

Budi mengingatkan bahwa dalam kasus ini diduga terdapat aliran dana dari biro perjalanan melalui asosiasi haji terkait pembagian kuota haji.

Eks Menag Yaqut menegaskan perlawanannya terhadap KPK dengan sidang praperadilan demi menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka.

KPK tak dapat hadir karena sedang berperkara di empat kasus lain di hari yang sama.

Sementara itu, masa pencegahan Pemilik Maktour yang berstatus saksi dalam kasus ini tidak diperpanjang.

Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas akan digelar pada Selasa, 24 Februari 2026 di PN Jakarta Selatan.

Yahya mempersilakan penyidik KPK untuk memproses Yaqut sesuai dengan prosedur yang ada.