Indeks Yaqut Cholil Qoumas

Yahya Cholil Staquf tegaskan PBNU tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menimpa mantan Menteri Agama tersebut.

KPK mengimbau para PIHK untuk kooperatif dalam pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi kuota haji.

Penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah berdasarkan kecukupan alat bukti.

Pemeriksaan ini akan dilakukan usai penyidik mendalami hasil pemeriksaan terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain itu, Yaqut juga didalami soal temuan penyidik di lokasi haji atau atau di Arab Saudi.

Ini adalah pemeriksaan kedua terhadap Yaqut saat kasus di tahap penyidikan.

Yaqut akan diperiksa untuk melengkapi keterangan yang telah didapatkan penyidik terkait dugaan korupsi kuota haji.

KPK meyakini eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan penuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

KPK memastikan telah mengirimkan surat panggilan untuk Yaqut, meski belum merinci waktu pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap Eks Menag Yaqut dan Fuad akan dilakukan usai penyidik pulang dari Arab Saudi.

3 orang yang dicegah meninggalkan Tanah Air, lantaran diduga terkait proses diskresi pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2023 lalu.

Joko Asmoro mengaku tidak mengenal mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Sebelumnya Boyamin MAKI menyerahkan bukti ke KPK soal dugaan pekerjaan ganda oleh mantan Menag Yaqut yang menjadi pengawas haji 2024.

Yaqut diduga menerima bayaran sebesar Rp7 juta per hari untuk 15 hari kerja sebagai pengawas haji 2024.

Kuasa hukum Yaqut meminta KPK menyampaikan secara utuh soal ada penerimaan hasil jual-beli kuota haji tambahan 2024 ke pimpinan Kemenag.

KPK mengungkapkan adanya penerimaan dana korupsi kuota haji 2023-2024 oleh sejumlah pejabat di Kemenag bahkan hingga ke pucuk pimpinan.

KPK sebelumnya menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa ponsel dan sejumlah dokumen atas penggeledahan di rumah eks Menag Yaqut.

Budi memastikan, eks Menag Yaqut masih berstatus sebagai saksi dan KPK belum menetapkan tersangka korupsi tambahan kuota haji 2024.

Yaqut mengaku tidak membawa dokumen apapun, termasuk dokumen Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.

Artikel aslinya merupakan artikel opini dan tidak menyebutkan sama sekali soal permintaan Yaqut kepada KPK untuk memeriksa Jokowi.