Indeks Yaqut Cholil Qoumas

Di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, ahli UGM Oce Madril menilai KPK wajib memberi surat penetapan tersangka agar tak cacat formil.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Hakim Sulistyo menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kemenangan perkara, hal tersebut penipuan.

Praperadilan ini menguji sah atau tidaknya penetapan Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

Mellisa menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 dan 3 KUHAP Baru.

Budi mengingatkan bahwa dalam kasus ini diduga terdapat aliran dana dari biro perjalanan melalui asosiasi haji terkait pembagian kuota haji.

Eks Menag Yaqut menegaskan perlawanannya terhadap KPK dengan sidang praperadilan demi menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka.

KPK tak dapat hadir karena sedang berperkara di empat kasus lain di hari yang sama.

Sementara itu, masa pencegahan Pemilik Maktour yang berstatus saksi dalam kasus ini tidak diperpanjang.

Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas akan digelar pada Selasa, 24 Februari 2026 di PN Jakarta Selatan.

Yahya mempersilakan penyidik KPK untuk memproses Yaqut sesuai dengan prosedur yang ada.

Yaqut mengaku dirinya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khususnya.

Gus Yaqut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pemeriksaan sejumlah pihak travel haji dilakukan untuk mendalami praktik jual beli kuota haji tambahan dan aliran uang kepada pihak-pihak di Kemenag.

Dugaan penghilangan barang bukti tersebut diketahui saat KPK melakukan penggeledahan di Kantor Maktour Travel.

Muzaki tidak punya PIHK, tapi diduga tahu adanya inisiatif dari PIHK atas pembagian kuota haji tambahan.

Asep mengatakan, Yaqut membagi kuota haji khusus dan reguler tidak sesuai aturan dengan membaginya masing-masing 50 persen.