Indeks Yaqut Cholil Qoumas

Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Kenal Yaqut

Joko Asmoro mengaku tidak mengenal mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Hukum
Sabtu, 13 Sept 2025

Jubir Yaqut Jawab Tudingan Rangkap Jabatan & Uang Harian

Sebelumnya Boyamin MAKI menyerahkan bukti ke KPK soal dugaan pekerjaan ganda oleh mantan Menag Yaqut yang menjadi pengawas haji 2024.
Hukum
Jumat, 12 Sept 2025

KPK akan Tindaklanjuti Laporan MAKI soal Dugaan Double Job Yaqut

Yaqut diduga menerima bayaran sebesar Rp7 juta per hari untuk 15 hari kerja sebagai pengawas haji 2024.
Hukum
Kamis, 11 Sept 2025

Kuasa Hukum Yaqut Minta KPK Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Kuasa hukum Yaqut meminta KPK menyampaikan secara utuh soal ada penerimaan hasil jual-beli kuota haji tambahan 2024 ke pimpinan Kemenag.
Hukum
Rabu, 10 Sept 2025

KPK soal Pucuk Pimpinan Kemenag Terima Dana Kuota Haji, Menteri?

KPK mengungkapkan adanya penerimaan dana korupsi kuota haji 2023-2024 oleh sejumlah pejabat di Kemenag bahkan hingga ke pucuk pimpinan.
Hukum
Senin, 8 Sept 2025

KPK Dalami Barbuk Disita dari Rumah Yaqut ke Wasekjen GP Ansor

KPK sebelumnya menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa ponsel dan sejumlah dokumen atas penggeledahan di rumah eks Menag Yaqut.
Hukum
Senin, 1 Sept 2025

KPK Cecar Yaqut soal Aliran Dana Pembagian Kuota Haji 2024

Budi memastikan, eks Menag Yaqut masih berstatus sebagai saksi dan KPK belum menetapkan tersangka korupsi tambahan kuota haji 2024.
Hukum
Senin, 1 Sept 2025

Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji

Yaqut mengaku tidak membawa dokumen apapun, termasuk dokumen Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.
Periksa Fakta
Jumat, 22 Agt 2025

Hoaks, Artikel Sebut Yaqut Minta Jokowi Dipanggil KPK

Artikel aslinya merupakan artikel opini dan tidak menyebutkan sama sekali soal permintaan Yaqut kepada KPK untuk memeriksa Jokowi.
Hukum
Selasa, 19 Agt 2025

KPK Bakal Periksa Eks Menag Yaqut Lagi soal Korupsi Kuota Haji

KPK akan segera kembali memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kota haji.
Hukum
Selasa, 19 Agt 2025

Pengacara Yaqut: Menag Diberi Ruang Atur Pembagian Kuota Haji

Kuasa hukum Yaqut mengatakan kliennya memiliki ototritas untuk membuat kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 ketika masih menjabat Menteri Agama.
Hukum
Selasa, 19 Agt 2025

Kuasa Hukum Klaim Ponsel yang Disita KPK Bukan Milik Yaqut

Ponsel yang disita oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, bukan milik eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Sosial Budaya
Jumat, 15 Agt 2025

Anwar Abbas Ingin Penyelenggaraan Haji 2024 Dilihat secara Utuh

Anwar menegaskan kepadatan di Mina terjadi akibat ketidakseimbangan kuota dan luas area, sehingga kritik harus didasarkan pada analisis tersebut.
Hukum
Jumat, 15 Agt 2025

Geledah Rumah Eks Menag Yaqut, KPK Menyita Ponsel

KPK mengungkap kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Hukum
Jumat, 15 Agt 2025

KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut terkait Korupsi Kuota Haji

Penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di kediaman Yaqut terkait korupsi kuota haji.
Hukum
Selasa, 12 Agt 2025

KPK Cegah Yaqut Cholil ke Luar Negeri terkait Korupsi Kuota Haji

Pencegahan dilakukan usai KPK menaikkan status perkara korupsi kuota haji khusus ke tahap penyidikan.
Hukum
Senin, 11 Agt 2025

MAKI: Potensi Kerugian Negara Korupsi Kuota Haji Rp691 Miliar

MAKI menyerahkan salinan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan ke KPK.
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Naik Penyidikan

Usai pemeriksaan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, KPK naikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Yaqut Terima Kasih ke KPK Bisa Klarifikasi Penambahan Kuota Haji

Yaqut mengaku sangat senang diberi kesempatan menjalani pemeriksaan ini karena dapat menjelaskan mengenai bagaimana kuota haji ditetapkan.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Jubir Eks Menag Gus Yaqut: Pembagian Kuota Haji Sesuai UU

Jubir Yaqut itu enggan mengomentari apakah adanya intervensi politik dalam pembagian kuota tersebut.