Indeks Yaqut Cholil Qoumas

Pencabutan BAP ini diperkuat dengan langkah terdakwa Yaqut menggunakan haknya untuk bertanya langsung kepada Slamet.

Begitu menerima uang, Rizky langsung menginstruksikan agar sistem Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dibuka.

Tim kuasa hukum Gus Alex, meminta majelis hakim memanggil Jokowi di persidangan guna menggali soal kuota haji tambahan dari Arab Saudi.

Dito menilai langkah Fuad Hasan Mahsyur beraudiensi dengan Kemenag adalah wajar dalam kapasitasnya sebagai perwakilan asosiasi penyelenggara haji.

Ridwan juga mengaku tidak pernah bertemu secara langsung dan pribadi dengan Yaqut.

Jaksa ingin memastikan apakah aturan mengenai pembagian kuota tambahan tersebut dijelaskan secara terang dalam UU atau tidak.

Momen tegang ini terjadi dalam rapat internal di Hotel Yuan, Jakarta, menjelang bergulirnya Pansus Hak Angket Haji DPR RI pada Juli 2024.

Deni menyebut bahwa Gus Alex menutup rapat-rapat wacana untuk memberikan pelimpahan sisa kuota haji khusus kepada jemaah haji reguler.

Tim hukum menilai pertanggungjawaban pidana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tidak dapat dibebankan hanya karena Yaqut sebagai Menteri Agama.

Bagi Yaqut, putusan hakim dalam agenda sidang putusan sela, bukan vonis maupun keputusan final.

JPU KPK menolak dalil eksepsi kubu Yaqut dengan alasan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara merupakan kewenangan Tipikor.

Yaqut dan pengacaranya diminta berkonsultasi dengan dokter di Rutan KPK jika dalam kondisi darurat untuk berobat ke rumah sakit.

Jalani sidang korupsi kuota haji, Yaqut sebut kebijakan kuota khusus diambil karena cuaca ekstrem di Arab Saudi.

Tim advokat Yaqut juga menyampaikan Pengadilan Tipikor tidak memiliki kewenangan menagani perkara korupsi haji tersebut.

Dalam kasus ini, jaksa mendakwa eks Menag Yaqut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

Mereka menilai dakwaan sama sekali tak menjelaskan bagaimana Gus Alex dan Yaqut mengatur dan meminta fee untuk percepatan pemberangkatan haji khusus.

Salah satu persoalan yang didalami adalah apakah uang itu telah benar-benar diserahkan atau diterima Pansus Haji.

Tim penasihat hukum menyatakan akan mengajukan perlawanan atau eksepsi atas dakwaan JPU terhadap eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Kuasa hukum Yaqut mempertanyakan mengapa pasal TPPU tidak diterapkan sehingga aliran dana dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan negara Rp622 miliar dalam sidang kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Jaksa sebut ia peroleh Rp4,8 M.