Indeks Yaqut Cholil Qoumas

Kritik dari masyarakat dianggap sebagai sebuah dukungan, sehingga kasus dugaan korupsi kuota haji dapat menjadi sorotan dan ditangani dengan lebih cepat.

KPK mengklaim pengalihan penahanan untuk Yaqut dilakukan atas strategi penanganan perkara.

Panja DPR diperlukan sebagai pengawas eksternal sebagai wakil rakyat yang dapat dianggap sebagai atasan KPK.

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dibantarkan bila alasannya sakit, bukan berubah status jadi tahanan rumah seperti Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut juga enggan menjelaskan soal pemeriksaanya dan meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada penyidik.

Soedeson mengkhawatirkan status tahanan rumah untuk Yaqut berpotensi memicu tuntutan serupa dari tersangka kasus korupsi lainnya.

MAKI menilai pimpinan KPK membiarkan lembaganya diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan status tahanan Yaqut.

MAKI sindir KPK lewat banner dan karangan bunga akibat Yaqut Cholil sempat jadi tahanan rumah.

Yaqut tak langsung dibawa ke Rutan KPK karena harus menjalani beberapa proses, salah satunya pemeriksaan kesehatan.

Asep mengatakan, pertimbangan kesehatan Yaqut mengidap gerd akut serta terkait strategi penanganan perkara menjadi alasan Yaqut menjadi tahanan rumah.

Dia tidak menjawab ketika ditanya soal alasan keluarganya mengajukan pengalihan status tahanan tersebut.

KPK menunggu hasil pemeriksaan terkait kesehatan Yaqut untuk pengembalian penahanan di Rutan.

Status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dinilai janggal. ICW & MAKI kritik keras KPK atas 'keistimewaan' tersangka korupsi kuota haji.

Status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dinilai konyol. Eks penyidik KPK, Praswad Nugraha, desak Presiden Prabowo selidiki dugaan intervensi di KPK.

ICW menilai pengalihan penahanan yang dilakukan KPK harusnya dilakukan secara ketat.

Mantan Menag Yaqut, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, telah menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam.

Simak kronologi kasus Yaqut Cholil Quomas dan skandal korupsi kuota haji. Yaqut diduga menerima uang pecepatan pelaksanaan ibadah haji.

Upaya pengondisian itu dengan menawarkan sejumlah uang hasil meminta kepada jemaah haji atas kuota haji tambahan pada 2023 dan 2024.

Yaqut mengklaim apa yang dilakukan terkait kebijakan haji semata-mata untuk keselamatan jemaah saat ditahan KPK.

Sebelumnya, KPK menyebut bahwa pihak Yaqut mengajukan penundaan pemeriksaan, namun batal.