Indeks Wiranto

Kunci kesuksesan Gita Wirjawan di PB PBSI adalah terkait lobi-lobi yang melibatkan uang dengan pihak swasta. Bisakah Wiranto melakukan itu? Atau malah mengembalikan PBSI seperti cabor lain yang bergantung pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Kepolisian Republik Indonesia tengah berupaya melakukan pemberantasan pungutan liar (pungli) di lembaganya. Tindakan tersebut dilakukan menyusul perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan seluruh pelayanan dan perizinan kepada masyarakat harus bebas dari pungli melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Pemerintah berjanji akan memperbaiki sektor pelayanan publik. Seluruh lembaga pelayanan publik yang rawan pungutan liar (pungli) akan ditindak tegas melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Kementerian Koordinator Kemaritiman menyebut Pelabuhan Depapre di Papua akan diplot sebagai bagian dari tol laut. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pengiriman barang dari dan keluar Jayapura yang kemudian diharapkan dapat menekan biaya tinggi yang hingga kini belum teratasi, meski tol laut sudah sampai ke Kabupaten Biak.

Wiranto mengimbau masyarakat Indonesia tidak mudah mempercayai informasi dari Abu Sayyaf.

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan berbagai masukan terkait pelaksanaan hukuman mati. Meski demikian, Menko Polhukam Wiranto menilai bahwa hukuman mati tak perlu dievaluasi.

Peta politik di parlemen berubah setelah Presiden Joko Widodo berhasil menarik Partai Golkar dan PAN bergabung dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kini, secara matematis di atas kertas dukungan parlemen pada pemerintah cukup kuat dan menjanjikan.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Wiranto menjadi Menkopulhukam di depan Istana Negara, Jakarta.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.

Ada beberapa nama baru ada juga pergeseran jabatan.