tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan Pelabuhan Depapre, Jayapura, Papua, yang akan segera dibangun bakal diplot sebagai bagian dari tol laut, sehingga kemudian diharapkan dapat memperlancar arus pengiriman barang dari dan keluar Jayapura.
"Presiden sudah lihat ke sana, saya juga ikut. Kita lihat dalam dua tahun ke depan pasti jalan, semua bertahap," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jayapura, Kamis (11/8/2016), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Lebih lanjut ia menjelaskan, biaya tinggi yang hingga kini belum teratasi meski tol laut sudah sampai ke Kabupaten Biak, akan tertangani saat Pelabuhan Depapre mulai difungsikan.
"Sekarang yang dibangun Pelabuhan Depapre kalau sudah jadi, barang-barang dan kelapa Sawit bisa lebih cepat karena pelabuhan itu cukup dalam jadi nanti mestinya ongkos nanti akan berkurang," kata dia.
Luhut menambahkan, untuk mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut, pemerintah mungkin akan meminta perusahaan BUMN untuk menangani proyeknya.
"Kemarin belum diputuskan pembiayaan Pelabuhan Depapre lewat BUMN atau APBN. Kita lebih setuju BUMN karena kalau BUMN tidak perlu terhenti, dia terus jalan," ujarnya.
Luhut mengungkapkan bahwa sesungguhnya sudah ada perusahaan BUMN yang menyanggupi melakukan pembangunan itu, namun nama perusahaan yang dimaksud belum dapat diungkapkan ke publik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Luhut berkunjung di perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Kedatangan kedua Menko ini didampingi Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau, Pangdan XVII/Cenderawasih Mayjen Hinsa Siburian, Ketua DPRP Yunus Wonda dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana D Wanggai.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
