Wiranto: Perwakilan Demonstran Bersikeras Ingin Temui Jokowi

tirto.id - Sejumlah perwakilan dari peserta demonstrasi 4 November tetap berkeras untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, permintaan tersebut tak bisa dipenuhi sebab Presiden sedang ada tugas ke luar untuk beberapa pengawasan proyek dan menugasi dirinya untuk menemui para perwakilan demonstran.

"Tadi dari pihak demonstran ingin tetap bertemu Presiden. Saya sampaikan bahwa Presiden memang sedang ada tugas luar untuk beberapa pengawasan proyek. Memang beliau menugasi saya karena memang sedang tidak di tempat," kata Wiranto.

"Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kalau memang ingin berbicara dengan pemerintah saya secara resmi sudah merupakan perwakilan pemerintah, bukan hanya saya tapi beberapa menteri terkait ada Mensesneg, Seskab, Menteri Agama saya kira sudah representasi dari Pemerintah. Sedangkan dari legislatif ada perwakilan dari DPR dan DPD," lanjut Wiranto sebagaimana dikutip Antara.

Para demonstran memang diberi kesempatan untuk bertemu sejumlah menteri yang telah ditugaskan untuk menerima mereka oleh Presiden. Wiranto dan beberapa pejabat sempat menerima dua perwakilan demonstran yang dipersilakan masuk ke halaman Wisma Negara. Perwakilan demonstran yang berbicara dengan Menkopolhukam di antaranya yakni Bachtiar Nasir. Keduanya sempat berbicara dengan Wiranto dan beberapa menteri yang ditunjuk Presiden untuk menerima mereka.

Namun setelah beberapa menit berkomunikasi belum ada titik temu yang didapat antara perwakilan demonstran dan pihak pemerintah. Wiranto pun menegaskan semestinya demonstran tidak ragu untuk menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan pemerintah yang resmi dan sah.

Dua perwakilan demonstran pun kembali ke kerumunan massa sementara perwakilan pemerintah mengadakan rapat untuk membahas titik temu yang memungkinkan. Ia mengharapkan ada titik temu karena sejatinya tidak ada menang-kalah ataupun berkeras dalam demokrasi.

"Yang penting komunikasi itu ada. Sebenarnya yang terjadi adalah tatkala pemerintah ada perwakilan resmi dan sah untuk menerima aspirasi itu harusnya dari pihak di sana juga ya dengan ikhlas menyampaikan itu kepada saya. Soal nanti keputusannya bagaimana kan ada suatu proses," katanya.