Indeks Wiranto

Wiranto menganalogikan, mengamankan 1 ton sabu-sabu di Banten, sama dengan telah menyelamatkan 5 juta orang dari bahaya narkoba.

Wiranto menegaskan, RUU Terorisme sangat mendesak lantaran pencegahan terorisme di Indonesia masih terkendala oleh masalah hukum.

Menurut Wiranto, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang menyebarkan intoleransi dan ujaran kebencian merupakan akibat dari tidak adanya undang-undang yang mengimbangi kebebasan di Indonesia.

Aksi teror bom bunuh diri di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur dan teror bom di Manchester, Inggris memiliki beberapa kesamaan, menurut Menkopolhukam Wiranto.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan teror bom di Kampung Melayu tidak dilakukan oleh jenis teroris “lone wolf” tapi jaringan yang terorganisir.

Pemerintah mendesak DPR segera mengesahkan UU Anti Terorisme. Tanpa itu, pemerintah tidak leluasa menindak aksi terorisme.

Menurut Jokowi, upaya pencegahan terorisme Indonesia kerap gagal lantaran Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang terorisme.

Pemerintah menyatakan akan membubarkan HTI. Namun pembubaran tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Wiranto meminta aparat untuk mengedepankan netralitas saat menjalankan tugas menjaga kelancara Pilkada DKI putaran kedua yang akan dilaksanakan besok, Rabu (19/4/2017).

Wiranto mengimbau masyarakat tidak menduga-duga terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Dalam aspirasi itu, peserta aksi unjuk rasa 313 menuntut Presiden Jokowi segera memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Wiranto menjelaskan dibentuknya Satgas Proapo bertujuan untuk melawan segala bentuk bahaya dari provokasi, agitasi, dan propaganda, tim tersebut nantinya akan menelusuri siapa pelaku awal penyebarluasan hoax, dan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedekatan Wiranto dan Rizieq Shihab diakui oleh keduanya.

Aksi 11 Februari akhirnya memutuskan untuk menggelar istigasah di Masjid Istiqlal. Para pendukung aksi bertemu dengan Wiranto, jenderal yang jadi sahabat lama mereka.

Menkopolhukam Wiranto meminta semua pihak menahan diri dan meminta jangan melontarkan tuduhan aneh-aneh terkait pemerintah dalam hal netralitasi di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Wiranto juga menyayangkan tindakan massa FPI yang melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri karena menurutnya suatu masalah bisa dikomunikasikan dengan baik.

Wiranto meminta masyarakat bersabar terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang melibatkan gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait penetapan calon gubernur DKI Jakarta atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, Wiranto menegaskan bahawa tak ada intervensi pemerintah dalam penetapan itu. Proses itu disebutnya merupakan murni keputusan penyelidikan.

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap diperbolehkan maju dan melakukan kampanye dalam Pilkada DKI 2017 mendatang meskipun proses hukum terhadap dirinya terus berlangsung, kecuali dirinya mundur dari pencalonan.

Sejumlah perwakilan dari peserta demonstrasi 4 November tetap berkeras untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, permintaan tersebut tak bisa dipenuhi sebab Presiden sedang ada tugas ke luar untuk beberapa pengawasan proyek dan menugasi dirinya untuk menemui para perwakilan demonstran.